BALIKPAPAN, KASAKKUSUK.com – Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang digelar di BSCC Dome Balikpapan pada Rabu, 17 Juni 2026.
Pada kegiatan itu, Gubernur Rudy menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kemudahan legalitas, akses pembiayaan, hingga peningkatan kapasitas usaha.
Rudy Mas’ud hadir bersama Ketua Dekranasda Kaltim, Hj Sarifah Suraidah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian UMKM atas berbagai program yang dinilai membantu memperkuat fondasi usaha masyarakat di daerah.
Menurutnya, kemudahan memperoleh legalitas usaha, sertifikasi halal, perlindungan merek, akses pendanaan, serta pendampingan menjadi faktor penting untuk mempercepat pertumbuhan UMKM di Kaltim.
“Semoga tidak hanya pelaku usahanya yang terus bertambah, tetapi juga omzetnya terus melonjak naik dan kesejahteraannya terus bertumbuh pesat,” kata politikus Partai Golkar ini.
Rudy menilai sektor UMKM telah berulang kali menunjukkan daya tahan yang kuat ketika terjadi tekanan ekonomi.
Saat sejumlah sektor usaha besar mengalami perlambatan, kata dia, pelaku UMKM justru tetap mampu bergerak dan menjaga aktivitas ekonomi masyarakat.
Dia menyebut para pelaku UMKM di Kaltim telah membuktikan bahwa usaha berskala kecil dapat berkembang dengan semangat dan kreativitas yang tinggi.
Beragam bidang usaha, mulai dari kuliner, kerajinan, produk kreatif hingga inovasi berbasis teknologi, terus tumbuh di berbagai daerah.
Data Pemerintah Provinsi Kaltim mencatat hingga 31 Desember 2025 terdapat 293.525 unit UMKM. Jumlah tersebut terdiri atas 291.947 usaha mikro, 1.298 usaha kecil, dan 280 usaha menengah.
Rudy berharap festival yang pertama kali digelar pada 2026 itu dapat menjadi ruang kolaborasi sekaligus memperkuat daya saing UMKM daerah agar semakin terkoneksi dengan berbagai peluang pengembangan usaha.
“Jangan takut berinovasi dan beradaptasi, karena UMKM yang kuat adalah UMKM yang terus belajar dan berkembang,” tegas Rudy.
Pada kesempatan itu, Rudy juga menyampaikan harapan kepada Komisi II DPR RI agar percepatan pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu perhatian utama pemerintah pusat.
“Mohon jadikan prioritas Komisi II untuk Otorita IKN agar lebih cepat berakselerasi sehingga mampu memberi warna dan wajah baru bagi Indonesia ke depannya,” tutur Rudy.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, HM Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan bahwa pemerintah pusat berencana meningkatkan porsi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2027.
“Perlu kami sampaikan, APBN tahun depan Insyaallah porsi transfer ke daerah akan diperbesar pada 2027,” kata Rifqinizamy.
Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kaltim dilakukan dalam rangka pengawasan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa, termasuk pelaksanaan kebijakan pertanahan yang mendukung penerapan regulasi tersebut.
Kegiatan itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni; Anggota DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa; Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud; Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Waris Muin; jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan perangkat daerah dan instansi vertikal di Kaltim. (adp/ute)
www kasakkusuk.com
