JAKARTA, KASAKKUSUK.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan guna mewujudkan konektivitas yang merata.
Salah satu proyek strategis yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan jalan penghubung darat antara Kaltim dan Kalimantan Utara (Kaltara).
Dia mengungkapkan, pembangunan jalan sepanjang 122 kilometer dari Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) hingga perbatasan Kabupaten Malinau, Kaltim kini mulai digarap dengan dukungan investasi swasta.
“Untuk Kaltim ke Kaltara, investasi dilakukan oleh swasta yang akan membantu membangun jalan sepanjang 122 km, dari Ujoh Bilang hingga STA 22 berbatasan dengan Malinau,” ucap Rudy Mas’ud usai menghadiri rapat di Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa, 7 April 2026.
Dia menegaskan, pembangunan jalan rigid tersebut merupakan hasil negosiasi langsung dengan pihak swasta untuk mempercepat akses di kawasan yang selama ini sulit dijangkau.
Selain jalan, Pemerintah Provinsi Kaltim juga merencanakan pembangunan jembatan strategis di Long Bagun. Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi simpul penghubung jalur darat dari Putussibau, Kalimantan Barat (Kalbar) hingga menembus Kaltara.
Upaya membuka akses lintas provinsi juga diperkuat melalui komunikasi dengan pimpinan legislatif.
Gubernur Rudy mengaku telah bertemu Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus guna mendorong realisasi jalur perbatasan Kalbar–Kaltim yang akan dibiayai melalui APBN.
Pada sisi lain, sektor energi juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah bersama pihak swasta, kata dia, kini tengah menyiapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan memanfaatkan potensi Sungai Mahakam untuk mendukung kebutuhan listrik di kawasan perbatasan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Aset TNI yang dipimpin Utut Adianto, Gubernur Rudy juga menekankan pentingnya pembangunan Kalimantan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional.
“Kalimantan harus diberi perhatian khusus. Karena ini menyangkut kedaulatan negara. Wilayah kita berbatasan langsung dengan Malaysia tanpa dipisahkan laut, sehingga infrastruktur menjadi kunci,” tutur Rudy.
Menurutnya, kondisi infrastruktur yang belum memadai selama ini berdampak pada terbatasnya mobilisasi alat utama sistem persenjataan, personel, hingga distribusi logistik. Hal ini juga berimbas pada tingginya harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan.
Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), lanjut dia, juga ikut memperkuat urgensi pembangunan tersebut, terutama dalam mendukung aspek pertahanan dan pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Gubernur Rudy mengaku optimistis, setelah akses jalan terbangun, distribusi logistik akan lebih lancar, ketersediaan listrik meningkat, serta jaringan telekomunikasi dapat berkembang lebih cepat.
Kondisi ini diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Dalam agenda tersebut, Gubernur Rudy didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni dan Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir. (adp/ute)
www.kasakkusuk.com
