SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Jadwal pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Golkar Kutai Timur ditarget Oktober 2025. Namun untuk tanggal pelaksanaannya masih menunggu instruksi DPD I Partai Golkar Kaltim.
“Musda Kutai Timur, targetnya Oktober. Mengenai tanggal pelaksanaannya, kami masih menunggu jadwal DPD I. Karena sampai saat ini, DPD I belum memberikan kami jadwal pastinya,” ucap Ketua Harian DPD Partai Golkar Kutai Timur, Rudi Hartono kepada wartawan pada Senin, 15 September 2025.
Dia bilang, kepengurusan DPD I Partai Golkar Kaltim sementara ini juga masih menunggu SK hasil Musda beberapa waktu lalu.
“Jadi sampai sekarang ini SK kepengurusan DPD I juga belum terbit. Nanti setelah SK DPD I terbit baru mereka memberi jadwal kepada seluruh kabupaten dan kota di Kaltim,” tutur Rudi Hartono.
Dia menjelaskan alasan Musda di kabupaten dan kota ditarget Oktober menyusul adanya arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia agar merapikan kepengurusan mulai pusat hingga desa ditarget hingga Desember 2025.
“Intinya kami sesuai arahan ketua umum Pak Bahlil bahwa merapikan kepengurusan Partai Golkar baik dari pusat sampai ke desa itu ditarget di bulan Desember,” ucapnya.
Mengenai syarat kandidat maju di Musda, kata dia, harus sesuai AD/ART Partai Golkar. Syaratnya antara lain, harus pernah menjadi pengurus 5 tahun. Kemudian didukung oleh 30 persen pemilik suara.
Dia menyebukan Musda Golkar Kutai Timur memiliki 23 suara mencakup 18 suara Pengurus Tingkat Kecamatan (PTK). Kemudian masing-masing satu suara pimpinan DPD I, DPD II, Dewan Pertimbangan. Selain itu, masing-masing satu suara dari organisasi sayap pendiri dan didirikan Partai Golkar.
Organisasi pendiri itu ada Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
Sedangkan organisasi sayap didirikan misalnya, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG).
“Untuk organisasi mendirikan dan didirikan Partai Golkar masing-masing satu suara. Jadi beberapa organisasi mendirikan itu gabung jadi satu suara. Begitu pula organisasi didirikan juga gabung jadi satu suara,” bebernya.
Sejauh itu, kata dia, baru dua kader Golkar berencana maju di Musda yakni Sayid Anjas dan Apansyah. “Semua masih wacana. Wacana akan mencalonkan. Ada dua, Pak Anjas dan Pak Apansyah,” timpalnya.
Dia membenarkan syarat mengenai kader yang belum genap lima tahun jadi pengurus harus mengantongi diskresi terlebih dahulu dari ketua umum DPP Golkar sebelum maju di Musda, sebagaimana dialami Apansyah.
“Kalau Pak Apansyah secara AD/ART tidak mencukupi syarat. Tapi di Golkar itu ada diskresi. Kejadian pertama kali saat Rudy Mas’ud calon (ketua umum DPD Partai Golkar Kaltim),” ungkapnya.
Dia menceritakan, Rudy Mas’ud waktu jadi calon ketua DPD Golkar Kaltim itu baru terpilih menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim dari Partai Golkar.
“Beliau bukan pengurus Partai Golkar, tapi ada surat diskresi dari DPP. Kalau tanya soal Pak Apansyah tadi maka dia harus kantongi diskresi dulu baru bisa maju di Musda,” paparnya.
Mengenai tradisi pemilihan calon ketua di Musda Golkar, menurutnya, tergantung dinamika forum. Bisa pemungutan suara (voting) atau tak menutup kemungkinan juga aklamasi. Yang jelas, kata dia, tak ada debat kandidat dalam Musda.
“Tidak ada debat. Kalau aklamasi biasa saja terjadi. Kalau misalnya memang bisa duduk bersama dulu maka bisa terjadi aklamasi. Kejadian beberapa kali Musda Golkar juga aklamasi. Termasuk DPP juga aklamasi. Misalnya Musda DPD I kemarin calonnya cuma ada satu, ya aklamasi,” katanya.
Mengenai pernyataan Sayid Anjas dan Apansyah berkomitmen membangun sekretariat permanen untuk partai jika terpilih jadi ketua DPD Partai Golkar Kutai Timur, menurutnya, hal tersebut merupakan arahan dari Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud.
“Kalau itu memang ada arahan dari Ketua DPD I meminta kepada semua DPD kabupaten dan kota itu agar suatu saat nanti bisa punya sekretariat permanen. Contohnya, Balikpapan sudah punya sekretariat permanen. Kemudian Berau pun juga sudah punya,” sebutnya.
“Sementara Kutai Timur memang kabupaten yang baru dimekarkan. Jadi sampai saat ini belum punya. Nah, harapan beliau kalau nanti ketua baru terpilih itu sudah bisa memikirkan agar Golkar itu bisa punya sekretariat permanen,” sambungnya. (ute)
