Reses November 2026, DPRD Kutai Timur Serap Aspirasi Warga di Lima Dapil

SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Penyerapan aspirasi masyarakat menjadi salah satu agenda penting DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam mengawal kebutuhan pembangunan daerah. Melalui reses masa persidangan ketiga yang berlangsung selama lima hari, 5–9 November 2026. Seluruh anggota dewan turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan dan usulan masyarakat.

Kegiatan tersebut menjadi ruang komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya. Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, mulai dari kebutuhan fasilitas publik hingga persoalan pembangunan di lingkungan masing-masing, dihimpun untuk selanjutnya diperjuangkan melalui mekanisme kelembagaan DPRD.

Sekretaris DPRD Kutai Timur, Jainuddin menyampaikan, kegiatan reses merupakan agenda wajib bagi setiap anggota legislatif. Kegiatan ini menjadi bagian dari tanggung jawab anggota dewan untuk menjaga hubungan dengan masyarakat sekaligus mengetahui secara langsung kebutuhan dan persoalan di wilayah yang diwakilinya.

“Reses merupakan kegiatan mandatori atau wajib bagi anggota DPRD. Melalui kegiatan ini, anggota dewan kembali ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat agar terjadi interaksi secara langsung antara wakil rakyat dan konstituennya,” ucap Jainuddin kepada KASAKKUSUK.com di ruang kerjanya pada Jumat, 13 November 2026.

Dijelaskan bahwa pertemuan langsung diperlukan agar anggota DPRD Kutai Timur memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kondisi yang dihadapi masyarakat.

“Dengan mendengarkan langsung masukan warga, para legislator dapat mengetahui persoalan yang membutuhkan perhatian serta usulan pembangunan yang dinilai menjadi prioritas di setiap wilayah,” kata Jainuddin.

Dia menjelaskan, aspirasi yang terkumpul selama pelaksanaan reses selanjutnya tidak berhenti sebagai catatan masing-masing anggota dewan. Seluruh hasil kegiatan akan disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Kutai Timur sebagai bagian dari mekanisme resmi untuk mendokumentasikan dan menyalurkan masukan masyarakat.

“Hasil reses tersebut kemudian menjadi salah satu bahan penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Dokumen ini menjadi instrumen bagi lembaga legislatif dalam menyampaikan kebutuhan masyarakat agar dapat dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah,” tutur Jainuddin.

Dia menegaskan, penyampaian hasil reses melalui rapat paripurna penting untuk memastikan aspirasi masyarakat masuk dalam mekanisme kelembagaan. Dengan demikian, berbagai usulan yang dihimpun dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan dan program pembangunan sesuai kebutuhan serta prioritas daerah.

Selain mekanisme penyerapan aspirasi, pelaksanaan reses juga memiliki ketentuan pembiayaan harus dipertanggungjawabkan secara administratif. Setiap anggota DPRD Kutai Timur memperoleh anggaran sebesar Rp30 juta untuk mendukung kegiatan reses di daerah pemilihannya.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pelaksanaan kegiatan, seperti penyewaan tenda, meja, kursi, perangkat pengeras suara, pembuatan spanduk, konsumsi peserta, dokumentasi foto, hingga penyusunan laporan kegiatan.

Dalam penggunaannya, pembiayaan reses menerapkan sistem at cost. Artinya, semua pengeluaran disesuaikan dengan biaya riil yang benar-benar digunakan dan harus didukung bukti pembayaran yang sah.

Dikemukakan pula, laporan pertanggungjawaban kegiatan reses dilengkapi kuitansi sebagai bukti administrasi atas setiap pengeluaran. Seluruh bukti tersebut menjadi lampiran dalam laporan reses yang disampaikan setelah kegiatan selesai.

Dia menyebut kebijakan pembiayaan dengan sistem at cost mengacu pada Permendagri Nomor 16 Tahun 2013. Melalui mekanisme ini, penggunaan anggaran harus berdasarkan pengeluaran nyata yang dapat dibuktikan melalui dokumen pertanggungjawaban.

DPRD Kutai Timur kembali menerapkan sistem tersebut sejak 8 Oktober 2024. Kebijakan ini menyusul tidak berlakunya sistem pembayaran lumpsum bagi DPRD provinsi, kabupaten, dan kota setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan penerapan sistem tersebut bertentangan dengan enam peraturan di atasnya.

Berbeda dengan sistem at cost, pembayaran lumpsum merupakan pemberian sejumlah uang sekaligus untuk membiayai berbagai kebutuhan kegiatan, seperti transportasi, konsumsi, dan pengeluaran lainnya, tanpa didasarkan pada perhitungan setiap biaya riil sebagaimana mekanisme penggantian biaya.

Adapun pelaksanaan reses November 2026 menjangkau lima daerah pemilihan di Kabupaten Kutai Timur dengan total 40 kursi DPRD.

Dapil Kutai Timur 1 memiliki alokasi 11 kursi yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara. Dapil Kutai Timur 2 terdiri dari sembilan kursi mencakup Kecamatan Bengalon, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, dan Rantau Pulung.

Selanjutnya, Dapil Kutai Timur 3 memiliki lima kursi dengan wilayah Kecamatan Muara Ancalong, Muara Bengkal, Busang, Batu Ampar, dan Long Mesangat. Dapil Kutai Timur 4 memperoleh tujuh kursi yang meliputi Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, dan Telen. Sementara Dapil Kutai Timur 5 memiliki delapan kursi dengan wilayah Kecamatan Sangkulirang, Kaliorang, Sandaran, Kaubun, dan Karangan.

“Melalui pelaksanaan reses tersebut, DPRD Kutai Timur diharapkan dapat memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus menghimpun kebutuhan pembangunan secara langsung dari setiap wilayah. Aspirasi yang terkumpul menjadi bagian penting dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD agar kebutuhan masyarakat memiliki ruang untuk diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah,” harap Jainuddin.

Dengan mekanisme penyerapan aspirasi dan pertanggungjawaban anggaran yang terstruktur, reses tidak hanya menjadi agenda rutin anggota legislatif, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat keterwakilan masyarakat dalam proses pembangunan Kabupaten Kutai Timur. (adv)

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: