
DPRD Kutai Timur Evaluasi dan Tata Ulang AKD Februari 2027, Kompetensi Anggota Jadi Pertimbangan
SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur berencana melakukan evaluasi dan penataan alat kelengkapan dewan (AKD) pada Februari 2027. Agenda tersebut menjadi bagian dari mekanisme rutin kelembagaan yang dilaksanakan setiap 2,5 tahun, dengan mempertimbangkan evaluasi fraksi serta kompetensi masing-masing anggota dewan.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi mengatakan, penataan AKD akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap fraksi juga memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menentukan kembali anggotanya yang akan ditempatkan pada sejumlah perangkat dewan.
Menurut Jimmi, perubahan susunan keanggotaan AKD tidak harus dilakukan secara menyeluruh. Fraksi dapat mempertahankan anggota yang saat ini menduduki posisi tertentu apabila dinilai masih mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sebaliknya, fraksi juga memiliki kesempatan untuk melakukan penyegaran dengan menugaskan anggota ke bidang lain.
“Kalau fraksi masih mau menetapkan orangnya di situ, tidak ada masalah. Itu menjadi kewenangan fraksi masing-masing. Mereka tentu melihat siapa yang dianggap kompeten untuk menjalankan tugas tersebut,” ujar Jimmi.
Dia menjelaskan, mekanisme penataan AKD mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ketentuan tersebut menjadi landasan pelaksanaan evaluasi dan penyesuaian komposisi alat kelengkapan dewan dalam periode tertentu.
Adapun perangkat yang masuk dalam agenda penataan meliputi komisi, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta Badan Kehormatan (BK).
Dia menilai, selama masa kerja sejak anggota DPRD Kutai Timur dilantik pada 2024 hingga saat ini, pelaksanaan tugas masing-masing AKD masih berjalan sebagaimana mestinya. Belum ditemukan persoalan menonjol yang mengharuskan adanya perubahan mendasar terhadap kinerja maupun susunan perangkat dewan.
Meski demikian, evaluasi tetap dipandang penting sebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas kerja kelembagaan. Terlebih, DPRD Kutai Timur akan memasuki masa 2,5 tahun pada Februari 2027, sehingga penataan menjadi momentum untuk melihat kembali pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap anggota.
Dalam proses tersebut, kompetensi anggota dan hasil evaluasi internal fraksi akan menjadi pertimbangan utama. Penempatan anggota di masing-masing AKD diharapkan sesuai dengan kemampuan, pengalaman, serta bidang kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
Melalui penataan ini, DPRD Kutai Timur berharap seluruh perangkat dewan dapat terus menjalankan fungsinya secara optimal. Ketiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, diharapkan tetap berjalan berkelanjutan demi mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dengan demikian, evaluasi AKD pada Februari 2027 tidak semata-mata menjadi agenda pergantian posisi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kinerja dan efektivitas lembaga legislatif di Kabupaten Kutai Timur. (adv)
![]()


Leave a Reply