
DPRD Kutai Timur Kaji Pinjaman PT SMI untuk Jaga Kelanjutan Pembangunan Infrastruktur
SANGATTA, KASAKKUSUK.com – DPRD Kabupaten Kutai Timur mulai membahas alternatif pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Opsi tersebut dipertimbangkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan tekanan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi mengatakan, rencana pemanfaatan pembiayaan melalui PT SMI masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait ketentuan pinjaman, besaran dana yang dapat digunakan, hingga regulasi yang mengatur mekanisme pembiayaannya.
Menurut Jimmi, skema yang sedang dibahas memungkinkan pemerintah daerah memperoleh pembiayaan hanya sebagian dari total kebutuhan anggaran yang direncanakan.
“Rencananya memang ada. PT SMI itu hanya mengizinkan setengahnya. Nah, itu yang masih mau digodok regulasinya,” kata Jimmi di Gedung Dewan pada Kamis, 19 November 2026.
Dia menjelaskan, pembiayaan melalui PT SMI dapat menjadi salah satu alternatif ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran, khususnya akibat berkurangnya atau terbatasnya transfer dana dari pemerintah pusat.
Dengan adanya opsi tersebut, lanjut dia pemerintah daerah diharapkan tetap memiliki ruang untuk melanjutkan program pembangunan yang telah direncanakan.
Pembahasan ini juga berkaitan dengan keberlanjutan sejumlah proyek multiyears atau pekerjaan tahun jamak yang telah disepakati melalui mekanisme kerja sama dan penganggaran.
Dia menilai proyek yang sudah berjalan harus mendapatkan perhatian serius karena memiliki konsekuensi kewajiban pembayaran pada tahun anggaran berikutnya.
Karena itu, DPRD Kutai Timur juga mencermati rencana pelaksanaan sejumlah proyek multiyears pada 2026 yang sebagian besar berfokus pada pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan.
Berdasarkan perkiraan yang disampaikan Jimmi, terdapat sekitar 18 hingga 19 paket pekerjaan dengan nilai anggaran keseluruhan mencapai kurang lebih Rp1,3 triliun. Meski demikian, kata dia, beberapa paket pekerjaan diketahui belum memasuki tahap pelelangan.
Dia menegaskan bahwa DPRD Kutai Timur akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek-proyek tersebut setelah tahapan pekerjaan berjalan dan dokumen kontrak tersedia.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan serta memperhatikan penggunaan anggaran daerah.
Terkait rencana pinjaman daerah, Jimmi mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa hanya mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membiayai pembangunan.
Perhitungan mengenai bunga pinjaman dan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran juga harus menjadi perhatian.
Dia menyebutkan, bunga pinjaman dalam skema pembiayaan yang sedang dibahas menjadi bagian dari dukungan pembiayaan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap perlu melakukan perhitungan secara cermat agar keputusan tersebut tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan pada tahun-tahun berikutnya.
Sebagaimana dilansir dari laman resmi PT Sarana Multi Infrastruktur, pemerintah daerah dapat mengajukan pinjaman daerah kepada PT SMI untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik ketika kemampuan anggaran daerah terbatas.
Skema tersebut menjadi salah satu alternatif pembiayaan di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, termasuk sebagai pilihan di tengah tekanan fiskal daerah pada 2026 dibandingkan dengan penerbitan obligasi daerah.
Melalui pembahasan ini, DPRD Kutai Timur berharap pemerintah daerah dapat menemukan pola pembiayaan yang tepat untuk menjaga kelangsungan pembangunan infrastruktur.
Meski demikian, setiap keputusan terkait pinjaman tetap harus didasarkan pada kajian regulasi, kemampuan membayar, serta perhitungan risiko keuangan dalam jangka panjang.
Dengan demikian, pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya di Kutai Timur diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. (adv)
![]()


Leave a Reply