
DPRD Kutai Timur Berpotensi 45 Kursi, Dapil Terbagi 6 di Pemilu 2029
ALOKASI kursi DPRD Kutai Timur pada Pemilu 2029 berpotensi bertambah lima dari 40 menjadi 45. Potensi ini mencul berdasarkan angka pertumbuhan penduduk Kutai Timur sebesar 4,08 persen per tahun.
Sayuti Ibrahim, Pemimpin Redaksi KASAKKUSUK.com
Jika jumlah penduduk Kutai Timur pada Semester I Tahun 2026 tercatat sebanyak 471.428 jiwa, maka proyeksi jumlah penduduk pada 2028 mencapai 510.676 jiwa.
Penentuan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia diatur dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022.
Dalam regulasi itu disebutkan, kabupaten/kota berpenduduk 500.001 hingga 1 juta jiwa maka memperoleh alokasi 45 kursi.
Adapun jumlah kursi untuk setiap Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan minimal 3 kursi dan maksimal 12 kursi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 185, dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022.
Dengan begitu, Kutai Timur juga berpotensi mengalami penambahan satu Dapil. Dari lima menjadi enam Dapil.
Dalam menyusun Dapil dan alokasi kursi Pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpedoman pada tujuh prinsip utama sesuai dengan UU Pemilu. Ketujuh prinsip dimaksud yakni:
1. Kesetaraan Nilai Suara yakni mengupayakan nilai atau harga kursi yang setara antar-Dapil sehingga jumlah penduduk antar-Dapil tidak timpang;
2. Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional yakni dengan memastikan pembagian kursi dan wilayah tetap konsisten dengan sistem Pemilu proporsional yang dianut oleh undang-undang;
3. Proporsionalitas yakni jumlah kursi di setiap Dapil harus seimbang dan proporsional dengan jumlah penduduk; wilayah yang penduduknya lebih banyak mendapatkan kursi lebih banyak;
4. Integralitas Wilayah yakni menjaga keutuhan batas wilayah administratif pemerintahan (tidak memecah kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota secara tidak perlu).
5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama yakni wilayah yang digabung dalam satu Dapil harus saling berbatasan secara geografis dan berada dalam satu kesatuan wilayah yang jelas;
6. Kohesivitas yakni memperhatikan kondisi sosial budaya, adat istiadat, sejarah, kelompok minoritas, serta kesamaan karakteristik masyarakat agar tetap menyatu dalam satu Dapil; dan
7. Kesinambungan yakni menjaga keberlanjutan struktur Dapil dari Pemilu sebelumnya, kecuali jika terjadi perubahan signifikan seperti adanya pemekaran wilayah atau perubahan jumlah penduduk.
Adapun simulasinya jika Kutai Timur memiliki enam Dapil.
1. Dapil Kutai Timur I meliputi Sangatta Utara A dengan 6 kursi;
2. Dapil Kutai Timur II meliputi Sangatta Utara B dengan 6 kursi;
3. Dapil Kutai Timur III memiliki Sangatta Selatan, Rantau Pulung, Bengalon, dan Teluk Pandan dengan 9 kursi;
4. Dapil Kutai Timur IV meliputi Muara Ancalong, Muara Bengkal, Busang, Long Mesangat dan Batu Ampar dengan 6 kursi;
5. Dapil Kutai Timur V meliputi Muara Wahau, Telen, dan Kongbeng dengan 9 kursi;
6. Dapil Kutai Timur VI meliputi Sangkulirang, Kaliorang, Sandaran, Kaubun, dan Karangan dengan 9 kursi.
Jika simulasi 6 Dapil DPRD Kutai Timur pada Pemilu 2029, dengan pembagian wilayah mempertimbangkan kedekatan geografis, akses transportasi, keterhubungan antarkecamatan, serta karakteristik kawasan pesisir, pedalaman, dan pusat perkotaan maka simulasinya adalah Kecamatan Sangatta Utara dipecah menjadi dua Dapil, sementara 17 kecamatan lainnya dikelompokkan berdasarkan kedekatan wilayah.
1. Dapil Kutai Timur I meliputi Sangatta Utara A dengan 6 kursi;
2. Dapil Kutai Timur II meliputi Sangatta Utara B dengan 6 kursi;
3. Dapil Kutai Timur III meliputi Selatan, Sangatta Selatan, Bengalon, Teluk Pandan dan Rantau Pulung dengan 9 kursi;
4. Dapil Kutai Timur IV meliputi Sangkulirang, Kaliorang, Kaubun, Karangan, dan Sandaran dengan 8 kursi;
5. Dapil Kutai Timur V meliputi Muara Wahau, Kongbeng dan Telen dengan 8 kursi;
6. Dapil Kutai Timur VI meliputi Muara Ancalong, Muara Bengkal, Long Mesangat, Busang, dan Batu Ampar dengan 8 kursi.
Meski demikian, mengenai penambahan alokasi kursi DPRD dan penataan Dapil masih akan diputuskan KPU berdasarkan peraturan berlaku.
Yang jelas, semua elemen penopang berjalannya sebuah sistem demokrasi terdiri dari rakyat, lembaga negara (trias politica), partai politik, masyarakat sipil, dan media massa sudah harus bersiap menyongsong Pemilu akan digelar Februari 2029. (*)
![]()


Leave a Reply