Karhutla Kaltim Berdampak pada 13.086 Kasus ISPA

SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur belum sepenuhnya berakhir. Fluktuasi kualitas udara di sejumlah wilayah menjadi salah satu indikator masih adanya ancaman karhutla yang perlu ditangani secara serius dan terpadu.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menyoroti kondisi tersebut saat membuka Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltim Tahun 2026 di Aula Makodam VI Mulawarman pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Salah satu kondisi paling mencolok terjadi di Sendawar, Kutai Barat. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di wilayah tersebut tercatat mencapai 409 atau masuk kategori berbahaya.

Pada sisi lain, kondisi udara di Samarinda menunjukkan perbaikan. ISPU sebelumnya pada angka 100 turun menjadi 32.

Namun, persoalan kualitas udara di wilayah pedalaman Kaltim masih menjadi perhatian. Pada 2 Oktober 2026, konsentrasi partikulat halus PM2,5 di Kutai Barat tercatat mencapai sekitar 740 mikrogram per meter kubik. Rata-rata paparan bahkan mencapai 13,3 kali baku mutu di Kutai Barat, 12,7 kali di Kutai Timur dan 10 kali di Mahakam Ulu.

Dia menilai, kondisi tersebut menunjukkan penanganan karhutla tak bisa hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi. Pencegahan harus bergerak lebih cepat dengan memanfaatkan informasi mengenai titik panas dan kondisi cuaca.

“Karena itu, penanganan karhutla harus lebih preventif dan terintegrasi. Begitu hotspot meningkat, patroli dan pencegahan harus bergerak,” tegas Rudy.

Karena itu, dia meminta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla menggunakan basis data yang sama. Data mengenai hotspot, kondisi cuaca, kualitas udara hingga dampak kesehatan masyarakat harus terintegrasi sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

Selain pencegahan, aspek penegakan hukum juga diminta diperkuat. Pembakaran lahan yang melanggar ketentuan harus ditindak, sementara perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan diminta memastikan kesiapan menghadapi potensi kebakaran.

Kesiapan tersebut mencakup personel, peralatan pemadaman hingga sumber air yang dapat digunakan ketika terjadi kebakaran.

Saat ini Kaltim memiliki 291 personel Brigade Pengendalian Karhutla. Selain itu terdapat 301 regu Masyarakat Peduli Api dengan total 5.867 personel.

Jumlah kekuatan tersebut, lanjut Rudy, harus benar-benar terintegrasi dalam sistem penanganan di lapangan. Banyaknya personel dan kelompok pengendali karhutla tak akan cukup apabila tidak bergerak dalam koordinasi yang sama.

“Kita jangan hanya berbicara tentang jumlah titik api, karena ukuran keberhasilan penanganan karhutla adalah sejauh mana masyarakat terlindungi,” harap politikus Partai Golkar ini.

Dampak karhutla terhadap masyarakat juga menjadi perhatian karena persoalan tersebut tidak berhenti pada kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas udara. Paparan asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan.

Data Dinas Kesehatan Kaltim mencatat terdapat 13.086 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dalam pelaporan khusus karhutla selama periode 27 Juli hingga 15 September 2026.

Kasus tersebut bahkan sempat mengalami peningkatan hingga 5,4 kali dalam satu periode mingguan. Angka tersebut menjadi gambaran bahwa kualitas udara yang buruk dapat memberikan dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Karena itu, kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi perlu mendapatkan perhatian khusus. Anak-anak, terutama balita, lanjut usia, ibu hamil dan masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan menjadi kelompok yang harus diprioritaskan dalam perlindungan kesehatan.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan surveilans ISPA dan pneumonia, kesiapan Puskesmas, ketersediaan obat serta penyediaan alat pelindung yang dibutuhkan masyarakat.

Bagi Pemprov Kaltim, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengukur keberhasilan dari berapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan. Perlindungan masyarakat dan pencegahan dampak kesehatan menjadi bagian penting dari ukuran keberhasilan penanganan.

Dengan kondisi kualitas udara yang masih fluktuatif di sejumlah daerah, koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Data yang terintegrasi, kesiapan personel dan peralatan, patroli yang lebih cepat serta perlindungan kelompok rentan diharapkan dapat menekan dampak karhutla sekaligus mencegah persoalan yang sama berulang. (adp/ute)

www.kasakkusuk.com