BIN, Kemkomdigi dan BSSN Perkuat Keamanan Ekosistem Digital Nasional

JAKARTA, KASAKKUSUK.com – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI, (Purn) M. Herindra bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letnan Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi melakukan konsolidasi untuk memperkuat keamanan ekosistem digital nasional.

Konsolidasi tersebut berlangsung melalui Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta Pusat pada Rabu, 16 September 2026.

Untuk kali pertama, rapat Kominpus diselenggarakan di luar Kantor BIN dengan Kemkomdigi menjadi tuan rumah.

Rapat dipimpin M. Herindra selaku Kepala Kominpus dan dihadiri Nugroho Sulistyo Budi. Pertemuan juga melibatkan pimpinan dan perwakilan unsur intelijen, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri dan Kementerian Pertahanan.

Meutya mengatakan, perkembangan teknologi membuat ruang digital menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sekaligus kepentingan strategis nasional. Karena itu, keamanan ekosistem digital membutuhkan koordinasi lintas lembaga, pertukaran informasi dan langkah antisipatif terintegrasi.

“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” ucap Meutya di Kantor Kemkomdigi pada Rabu, 16 September 2026.

Meutya menyebutkan, rapat Kominpus menjadi forum konsolidasi untuk membahas perkembangan situasi strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional. Salah satu perhatian dalam pembahasan tersebut adalah dinamika dan potensi ancaman yang muncul di ruang digital.

Pertukaran informasi dan perspektif antarlembaga dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mendeteksi serta mengantisipasi risiko sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan lebih luas.

Salah satu pembahasan rapat adalah percepatan penanganan konten negatif, antara lain konten terorisme, pornografi anak, narkoba, judi daring, serta disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian atau DFK.

Meutya mengatakan penanganan berbagai konten tersebut membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar informasi yang tersedia dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” tuturnya.

Dia menambahkan, informasi intelijen dan kemampuan keamanan siber menjadi bagian penting dalam membaca perkembangan ancaman secara lebih dini sekaligus menyusun respons yang sesuai.

“Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tapi juga aman, tangguh, dan terlindungi,” jelas Meutya.

Dia bilang, penguatan keamanan digital juga harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik.

Transformasi digital yang semakin luas membuat ketahanan sistem digital menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. Semakin banyak aktivitas masyarakat dan pemerintahan berlangsung di ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga keamanan dan kepercayaan publik terhadap ekosistem tersebut.

“Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” paparnya. (ip)

www.kasakkusuk.com