Wali Kota Samarinda Tegaskan Mitigasi Bencana Geologi Harus Berbasis Data dan Sains

SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan pembangunan kota yang tangguh harus didasarkan pada ilmu pengetahuan, data empiris, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal tersebut disampaikan Andi Harun saat menghadiri Sosialisasi Mitigasi Bencana Geologi diselenggarakan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda pada Kamis, 30 Juli 2026.

Kegiatan tersebut merupakan agenda Badan Geologi untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat mengenai potensi bencana geologi, seperti gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, hingga ancaman geologi lainnya.

Dalam sambutannya, Andi Harun mengapresiasi Kementerian ESDM dan DPR RI yang memilih Samarinda sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi.

Menurutnya, kegiatan itu menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa Kalimantan tetap memiliki potensi bencana geologi yang harus diantisipasi.

“Paradigma lama yang menyebut Kalimantan aman dari bencana geologi sudah saatnya diperbarui. Pembangunan perkotaan modern membutuhkan kebijakan yang didasarkan pada data geologi dan kajian ilmiah, bukan sekadar narasi historis,” tutur politikus Partai Gerindra ini.

Dia menjelaskan, posisi Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut setiap kebijakan pembangunan memperhatikan karakteristik geologi.

Menurutnya, letak Samarinda di kawasan Cekungan Kutai dengan kondisi geomorfologi yang kompleks menjadikan informasi geologi sebagai salah satu dasar penting dalam perencanaan pembangunan.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kota Samarinda saat ini mengembangkan sistem deteksi kebencanaan berbasis Artificial Intelligence (AI).

Teknologi tersebut diharapkan mampu mendukung kebijakan penanggulangan bencana yang berbasis data sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif.

“Bencana hari ini bukan lagi semata-mata persoalan takdir. Bencana harus dikelola dengan ilmu pengetahuan, data, dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ucap Andi Harun.

Dia mengatakan, Samarinda masih menghadapi tantangan berupa banjir dan tanah longsor yang dipengaruhi kondisi geomorfologi serta dampak pemanfaatan sumber daya alam pada masa lalu.

Karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkuat pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Dia juga mengajak pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam menyusun kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana.

Usai kegiatan itu, Andi Harun kepada wartawan menekankan pentingnya meningkatkan literasi kebencanaan, khususnya bagi generasi muda.

Kata dia, pemahaman yang didasarkan pada fakta ilmiah menjadi fondasi dalam membangun budaya mitigasi yang kuat.

“Kita membutuhkan kepeloporan untuk membangun gerakan bersama seluruh kabupaten dan kota di Kaltim. Penanganan persoalan ini tidak cukup hanya dengan komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang terintegrasi,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI, Lana Saria menjelaskan Kalimantan memang relatif lebih stabil secara tektonik dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Namun, potensi ancaman geologi tetap ada sehingga perlu diantisipasi sejak dini, terlebih dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara di Kaltim.

Dikemukakan pula, mitigasi dilakukan melalui penyediaan informasi geologi yang akurat, penyusunan tata ruang berbasis risiko, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

Badan Geologi juga menyediakan berbagai layanan informasi kebencanaan, seperti peta gerakan tanah, peta kawasan rawan gempa dan tsunami, serta aplikasi MAGMA Indonesia yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam.

Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Kaltim, Syafruddin; Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Rita Susilawati; Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan Samarinda (TWAP), Syaparuddin.

Selain itu tampak hadir unsur DPRD Kota Samarinda, BPBD Provinsi Kaltim, organisasi perangkat daerah Pemkot Samarinda, akademisi, peneliti, organisasi profesi, organisasi kebencanaan, dunia usaha, tokoh masyarakat, serta peserta dari berbagai kalangan. (dkf/ute)

www.kasakkusuk.com