JAKARTA, KASAKKUSUK.com – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria menegaskan bahwa profesi hubungan masyarakat (humas) memegang peran strategis dalam menjaga kualitas informasi di tengah meningkatnya penyebaran disinformasi dan misinformasi pada era kecerdasan artifisial (AI).
Dia menyebut Humas harus menjadi penjernih informasi agar kepercayaan publik terhadap komunikasi resmi tetap terjaga.
Pernyataan tersebut disampaikan Nezar saat membuka Kick Off Konvensi Humas Indonesia 2026 di Jakarta Pusat pada Sabtu, 11 Juli 2026.
Menurutnya, derasnya arus informasi bercampur dengan hoaks, fitnah, hingga ujaran kebencian menuntut insan humas mampu memastikan masyarakat menerima informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Peran humas menjadi sangat penting ketika noise dalam lanskap komunikasi semakin besar. Disinformasi, misinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian hadir begitu deras. Humas harus mampu memastikan publik memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya,” ucap Nezar.
Dia menjelaskan, dunia kini memasuki fase post-truth, ketika batas antara fakta dan opini maupun fiksi semakin sulit dibedakan. Mengacu pada kajian World Economic Forum, disinformasi disebut sebagai salah satu ancaman global yang memiliki dampak besar terhadap berbagai sektor dalam beberapa tahun mendatang.
Nezar menilai organisasi profesi kehumasan, termasuk Perhumas memiliki posisi penting dalam memperkuat ekosistem komunikasi yang kredibel sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar.
“Disinformasi bukan lagi sekadar persoalan komunikasi, tapi sudah menjadi ancaman global,” tegasnya.
Pada sisi lain, Nezar mengakui perkembangan AI membawa peluang baru bagi dunia kehumasan.
Teknologi tersebut, kata dia, dapat dimanfaatkan untuk membaca sentimen publik secara real-time, mempercepat pengolahan data, hingga mendukung penyusunan narasi komunikasi yang lebih efektif.
Meski demikian, dia mengingatkan bahwa teknologi tidak dapat menggantikan nilai-nilai mendasar yang menjadi fondasi profesi humas.
“Teknologi dapat menghasilkan konten dengan cepat, tetapi kepercayaan publik dibangun oleh integritas, empati, dan ketulusan. Sampai hari ini, AI masih belum mampu menghadirkan sincerity yang menjadi unsur penting dalam komunikasi manusia,” ujarnya.
Menanggapi berkembangnya teknologi agentic AI yang mampu menjalankan berbagai fungsi komunikasi secara otomatis, Nezar mendorong para praktisi humas untuk terus meningkatkan kapasitas diri.
Kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, serta memahami konteks sosial dinilai tetap menjadi kompetensi yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh kecerdasan buatan.
Pada aspek kebijakan, pemerintah terus mengupayakan tata kelola AI yang mampu menjaga keseimbangan antara ruang inovasi dan perlindungan kepentingan publik.
Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keamanan disebut menjadi dasar dalam penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Perkembangan AI berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses penyusunan regulasi. Maka, tata kelola AI membutuhkan keseimbangan agar inovasi tetap berkembang tanpa mengorbankan kepentingan publik,” tutur Nezar.
Mengakhiri sambutannya, Nezar berharap Konvensi Humas Indonesia 2026 dapat menjadi wadah bagi praktisi humas untuk memperkuat kompetensi, termasuk penguasaan Generative Engine Optimization (GEO), sekaligus menyusun strategi komunikasi yang relevan dengan perkembangan digital.
“Indonesia harus mampu membangun narasi yang konstruktif. Saya berharap konvensi ini menjadi ruang untuk memperkuat etika profesi agar Indonesia terus dapat berbicara dengan baik kepada dunia,” paparnya. (ip/ute)
www.kasakkusuk.com
