SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun melakukan langkah strategis dengan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada Kamis, 5 Maret 2026.
Kedatangan Andi Harun ke Kemendagri guna memperjuangkan optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Kota Samarinda.
Langkah ini ditempuh di tengah tekanan fiskal daerah setelah pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dilaporkan mencapai sekitar 42 persen.
Pemerintah Kota Samarinda berupaya memastikan perhitungan dana transfer dari pemerintah pusat dilakukan berdasarkan data yang lebih akurat dan mutakhir.
Dalam pertemuan itu, Andi Harun didampingi Sekretaris Daerah Samarinda, Hero Mardanus dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Agenda utama dibahas adalah rekonsiliasi serta pemutakhiran data fiskal yang menjadi dasar perhitungan dana transfer ke daerah.
Forum bertajuk Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data TKD untuk Optimalisasi Dana TKD itu menghadirkan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni; Dirjen Dukcapil, Herra; serta Dirjen Pertimbangan Keuangan Daerah, Aditya Nurysalam.
Perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga hadir memberikan paparan terkait data pendukung perhitungan fiskal.
Sejumlah pejabat Pemkot Samarinda mengikuti jalannya forum secara daring melalui Zoom dari Samarinda untuk memastikan setiap arahan disampaikan dapat segera ditindaklanjuti.
Dalam sesi dialog, Andi Harun menegaskan bahwa validitas data menjadi faktor utama dalam menentukan besaran alokasi DAU yang diterima daerah.
“Saya sengaja meminta pimpinan OPD terkait mengikuti secara daring hari ini. Karena kita ingin melakukan koreksi terhadap perhitungan DAU. Dasarnya harus data yang valid,” ucap Andi Harun.
Dia bilang, dari pemaparan para narasumber terdapat sejumlah komponen data yang perlu diperbarui agar perhitungan fiskal daerah dapat lebih mencerminkan kondisi riil Samarinda.
“Dari pemaparan para narasumber, ternyata memang ada data yang perlu kita perbarui,” ujar Andi Harun.
Dia bilang, pembaruan data harus menjadi kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Dengan basis data yang lebih akurat, peluang Samarinda memperoleh alokasi DAU yang lebih optimal dari pemerintah pusat dinilai akan semakin besar.
Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan beberapa faktor yang dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam formula perhitungan DAU. Salah satunya, dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mempengaruhi dinamika ekonomi kawasan sekitar, termasuk Samarinda.
Selain itu, dia juga menyoroti tingginya jumlah penduduk non permanen yang beraktivitas di kota ini namun belum sepenuhnya masuk dalam perhitungan fiskal.
Karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah pusat meninjau kembali kota pembanding yang digunakan dalam formula perhitungan DAU agar lebih sesuai dengan karakteristik dan dinamika Samarinda.
Melalui upaya ini, Pemerintah Kota Samarinda berharap komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat serta pembaruan data yang lebih akurat dapat membuka peluang peningkatan alokasi dana transfer.
Dia menyebut tambahan anggaran tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat. (sam/ute)
www.kasakkusuk.com
