
Kepala Daerah-DPRD Terancam Sanksi Tak Gajian Tiga Bulan, Ini Penyebabnya
SANGATTA, KASAKKUSUK.com –Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 terdapat sejumlah permasalahan serius mengancam kualitas dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.
“Empat aspek permasalahan utama memerlukan perhatian serius yakni keterlambatan waktu, administrasi tidak lengkap, cacat materi muatan, dan tata naskah hukum yang belum sesuai standar,” ungkap Anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kutai Timur, Aldriansyah saat membacakan laporan Pansus dalam rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas dihadiri Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi di ruang sidang utama gedung DPRD Kutai Timur pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Aldriansyah menjelaskan permasalahan mencolok yakni keterlambatan fatal dalam penyampaian dokumen.
Dia menyebutkan berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025, Pemkab Kutai Timur seharusnya menyampaikan Ranperda RPJMD ke DPRD paling lambat 20 Mei 2025 dan mendapatkan persetujuan bersama paling lambat 10 Juli 2025.
Namun kenyataannya, kata dia, Pemkab baru menyampaikan Nota Pengantar pada 15 Juli 2025 tanpa dokumen lengkap. Sebab menurutnya, dokumen rancangan akhir RPJMD baru diserahkan setelah Pansus terbentuk pada 17 Juli 2025, sementara batang tubuh Ranperda baru diserahkan pada 29 Juli 2025.
Keterlambatan ini, lanjut dia, berpotensi mengakibatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan kepala daerah dan anggota DPRD selama tiga bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Waktu kerja efektif dimiliki Pansus hanya 14 hari kerja. Dalam tenggang waktu relatif singkat tersebut, proses pembahasan tidak dapat dilakukan mendalam dan menyeluruh,” tutur Aldriansyah dalam rapat paripurna dengan agenda Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Kutai Timur 2025-2029.
Temukan Dokumen Tak Lengkap
Anggota Pansus RPJMD DPRD Kutai Timur, Aldriansyah mengungkap pihaknya juga menemukan kekurangan kelengkapan dokumen administrasi.
Karena itu, Pansus mengidentifikasi lima dokumen penting yang belum diserahkan yakni berita acara kesepakatan hasil konsultasi publik, nota kesepakatan DPRD dan kepala daerah, surat Bappeda Kaltim, berita acara kesepakatan Musrenbang dan review dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap rancangan akhir RPJMD.
Dia menilai ketidaklengkapan dokumen ini menunjukkan tahapan penyusunan RPJMD belum dilaksanakan sesuai instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025.
Dalam aspek materi muatan, menurutnya, Pansus mengidentifikasi sejumlah permasalahan seperti dalam perencanaan anggaran kegiatan multiyears atau tahun jamak.
“Dalam dokumen RPJMD mencantumkan rencana kegiatan multiyears dengan nilai fantastis. Bidang Bina Marga sebesar Rp4,456 triliun, Bidang Cipta Karya Rp325 miliar, Bidang Sumber Daya Air, Rp1,04 triliun dan perencanaan Pelabuhan Sangatta sebesar Rp 214,4 miliar,” beber politikus Partai Nasdem ini.
Tak cuma itu, Pansus menyoroti kekeliruan mendasar dalam pencantuman multiyears tersebut. “RPJMD seharusnya berisi daftar program, bukan kegiatan dengan pagu indikatif, proyeksi pagu dialokasikan pada bidang organisasi, bukan program,” ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, multiyears tak memiliki keterkaitan dengan dokumen RPJMD karena merupakan mekanisme teknis pengadaan, bukan dokumen perencanaan.
“Penganggaran multiyears memerlukan persetujuan khusus saat pembahasan KUA-PPAS, bukan RPJMD,” tuturnya. (qi/ute)
![]()


Leave a Reply