SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kabupaten Kutai Timur akan bertolak ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam waktu dekat ini.
“Pansus akan berkonsultasi dengan Bappenas berkaitan dengan sinkronisasi program nasional. Kami ingin sinkronkan program ini sesuai aturan yang berlaku,” kata Ketua Pansus RPJMD Eddy Markus Palinggi saat dihubungi wartawan melalui panggilan WhatsApp pada Rabu sore, 23 Juli 2025.
Eddy menyebutkan tujuannya berkonsultasi dengan Bappenas untuk memastikan keseriusan Pansus RPJMD dalam mengawal rencana pembangunan lima tahun ke depan.
Adapun sejumlah hal akan didiskusikan Pansus dengan Bappenas terkait sinkronisasi program nasional dan keterlambatan pembahasan RPJMD. Terutama mengenai kesesuaian isi materi dalam dokumen RPJMD Kutai Timur 2025-2029 dengan aturan yang berlaku. Selain itu, kata dia, soal keterlambatan pembahasan RPJMD yang seharusnya sudah dibahas sejak Juni 2025 lalu.
“Kalau format RPJMD ini, apakah sudah sesuai atau belum, kemudian apakah sinkronisasi dengan RPJMD ini dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional),” tutur politikus Partai Nasdem ini.
Selain itu, Pansus juga akan mengonsultasikan perubahan anggaran yang terdapat dalam dokumen rencana anggaran. Sebab menurutnya ada selisih signifikan antara rencana anggaran dalam RPJMD dengan APBD murni 2025.
Dia juga mengaku khawatir soal potensi keterlambatan persetujuan RPJMD. Hal itu lantaran waktu pembahasan terbatas. Menurutnya, keterlambatan pembahasan bisa berdampak pada tertundanya persetujuan dokumen perencanaan pembangunan tersebut.
“Pada rancangan akhir RPJMD itu disebutkan anggaran Rp13 triliun lebih, sementara aktual anggaran APBD murni 2025 berdasarkan hasil rasionalisasi hanya Rp8,4 triliun. Berarti ada selisih sekitar Rp5 triliun,” ucap Eddy. (qi/ute)
