
DPRD Kutai Timur Soroti Penurunan Profit Sharing Perusahaan Tambang, PAD Masih di Bawah Rp500 Miliar
SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Penurunan penerimaan daerah dari skema pembagian keuntungan atau profit sharing perusahaan pertambangan menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kutai Timur. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berpengaruh terhadap upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama di tengah keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi mengungkapkan, bahwa penerimaan daerah melalui skema pembagian keuntungan perusahaan tambang sebelumnya pernah mencapai sekitar Rp500 juta. Namun, dalam perkembangannya, nilai penerimaan tersebut mengalami penurunan hingga berada pada angka yang jauh lebih kecil.
Dia mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab teknis penurunan penerimaan tersebut. Menurutnya, besaran profit sharing sangat berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan, khususnya perhitungan keuntungan bersih, serta mekanisme yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Profit sharing itu berdasarkan keuntungan bersih. Kalau perusahaan masih memiliki utang atau biaya lainnya, tentu perhitungannya akan berbeda. Bahkan, bisa saja mereka melaporkan tidak ada keuntungan,” ujar Jimmi.
Dia menjelaskan, skema pembagian keuntungan tidak dihitung berdasarkan besarnya aktivitas produksi atau pendapatan kotor perusahaan semata. Ada sejumlah komponen biaya dan kewajiban perusahaan yang turut diperhitungkan sebelum keuntungan bersih ditetapkan. Hal tersebut kemudian berpengaruh terhadap besaran dana yang dapat dibagikan kepada daerah.
Menurut Jimmi, pemerintah daerah maupun DPRD Kutai Timur memiliki keterbatasan untuk melakukan intervensi langsung terhadap mekanisme perhitungan tersebut. DPRD memang dapat meminta penjelasan terkait perubahan nilai penerimaan, tetapi kewenangan teknis serta persetujuan perhitungannya berada pada kementerian terkait.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kutai Timur sebagai daerah dengan aktivitas pertambangan yang cukup besar. Di satu sisi, kegiatan perusahaan pertambangan berlangsung di wilayah daerah, tetapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak sepenuhnya memiliki kewenangan dalam menentukan mekanisme penerimaan dari sektor tersebut.
Dia juga menyoroti perubahan kewenangan pengelolaan pertambangan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Sejumlah kewenangan perizinan yang dahulu dapat ditangani pemerintah daerah kini telah bergeser ke pemerintah pusat.
Perubahan tersebut membuat ruang gerak pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pertambangan menjadi lebih terbatas. Karena itu, menurutnya, diperlukan langkah lain agar daerah tetap memiliki kemampuan memperkuat pendapatan dan menjaga kondisi fiskalnya.
Di tengah persoalan tersebut, dia menyebutkan bahwa PAD Kutai Timur saat ini masih berada di bawah Rp500 miliar. Angka tersebut menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam menggali berbagai potensi pendapatan yang dimiliki daerah.
Dia menilai optimalisasi penerimaan tidak hanya dapat bergantung pada satu sektor, tetapi juga perlu dilakukan melalui pengembangan sumber pendapatan lain yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Termasuk mendorong optimalisasi penerimaan dari berbagai sektor usaha yang menjalankan aktivitasnya di wilayah Kutai Timur.
DPRD Kutai Timur berharap pemerintah daerah dapat terus memperjuangkan kepentingan fiskal melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya berkaitan dengan transparansi perhitungan dan kepastian penerimaan dari sektor pertambangan.
Selain itu, pengembangan sumber pendapatan alternatif juga dinilai penting agar kemampuan keuangan daerah tidak terlalu bergantung pada mekanisme pembagian keuntungan perusahaan tambang. Dengan demikian, potensi ekonomi yang dimiliki Kutai Timur diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah dan mendukung keberlanjutan pembangunan. (adv)
![]()


Leave a Reply