
DPRD Kutai Timur Soroti Rendahnya Transfer DBH, APBD 2027 Terancam Terbebani
SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Rendahnya realisasi transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kutai Timur. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah, terutama dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga tahun anggaran 2027.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi mengatakan, pemerintah daerah perlu segera mengantisipasi kondisi tersebut. Pasalnya, dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi salah satu sumber pendapatan penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan berbagai program daerah.
Dia mencontohkan adanya kewajiban transfer yang berdasarkan perhitungan daerah mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Namun, dana yang telah diterima pemerintah daerah baru berkisar Rp60 miliar. Selisih yang cukup besar tersebut dinilai dapat menimbulkan persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau yang seharusnya Rp1,2 triliun, tapi yang ditransfer pusat hanya sekitar Rp60 miliar, tentu ini menjadi persoalan bagi keuangan daerah,” ujarnya.
Dia memperkirakan keterbatasan penerimaan tersebut berpotensi menimbulkan kewajiban pembayaran atau beban anggaran sekitar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar. Jika tidak diantisipasi sejak awal, kondisi ini dikhawatirkan akan memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja pada tahun anggaran berikutnya.
Karena itu, dia meminta pemerintah Kabupaten Kutai Timur segera menindaklanjuti persoalan transfer DBH kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh kepastian mengenai realisasi dana yang menjadi hak daerah sehingga pemerintah dapat menyusun perencanaan anggaran berdasarkan kondisi keuangan yang jelas.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak seharusnya menyusun terlalu banyak program pembangunan apabila belum memiliki kepastian mengenai ketersediaan anggaran. Setiap rencana kegiatan perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang benar-benar tersedia agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
“Kalau memang tidak ada kepastian uangnya, jangan terlalu banyak membuat program. Kita harus melihat kemampuan keuangan yang benar-benar tersedia,” katanya.
Selain mengharapkan kepastian transfer dari pemerintah pusat, dia menilai Kutai Timur perlu mulai memperkuat sumber pendapatan daerah sendiri. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan ketika kondisi fiskal mengalami tekanan.
Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan, lanjutnya, adalah menyusun regulasi yang membuka peluang keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan daerah. Kerja sama tersebut dapat diarahkan pada berbagai sektor, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan perekonomian masyarakat.
DPRD Kutai Timur juga akan mendorong pemerintah daerah untuk mencari berbagai alternatif pembiayaan dan strategi pembangunan agar program yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap dapat berjalan meskipun ruang fiskal terbatas.
Dia menambahkan, pengalaman daerah lain dalam menghadapi tekanan anggaran dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi Kutai Timur. Dengan mempelajari berbagai langkah yang telah diterapkan daerah lain, pemerintah diharapkan dapat menemukan strategi yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.
Menurutnya, penyusunan APBD 2027 harus dilakukan secara lebih cermat dengan memperhatikan kepastian pendapatan, kewajiban pembayaran, serta penentuan program yang benar-benar menjadi prioritas masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan anggaran. Kepastian penerimaan dan perencanaan belanja yang realistis menjadi faktor penting agar pembangunan di Kutai Timur tetap berkelanjutan tanpa menimbulkan beban keuangan yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang. (adv)
![]()


Leave a Reply