
Ketua DPRD Kutai Timur Akui Tidak Semua Usulan Pokir Masyarakat Bisa Direalisasikan
SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Tidak semua usulan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur yang berasal dari aspirasi masyarakat dapat direalisasikan dalam program pembangunan daerah. Keterbatasan anggaran serta pertimbangan skala prioritas pemerintah daerah menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi pelaksanaan usulan tersebut.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi mengakui, sejumlah aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan melalui kegiatan reses terkadang belum mendapatkan alokasi anggaran. Padahal, usulan tersebut merupakan hasil penyerapan kebutuhan masyarakat secara langsung di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Kadang-kadang pokir itu sudah kita usulkan, tapi akhirnya porsi anggarannya tidak terealisasi. Pemerintah tentu melihat mana yang lebih prioritas sesuai kemampuan anggaran,” ujar Jimmi.
Dia menjelaskan, pokir DPRD menjadi salah satu jalur untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah daerah. Melalui kegiatan reses, anggota dewan dapat mendengarkan secara langsung berbagai persoalan dan kebutuhan warga, mulai dari infrastruktur lingkungan hingga fasilitas umum.
Meski demikian, Jimmi menegaskan bahwa kewenangan dalam menentukan besaran anggaran dan merealisasikan program pembangunan tetap berada di tangan pemerintah daerah. Artinya, setiap usulan yang disampaikan DPRD masih harus melalui proses pembahasan dan penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah serta prioritas pembangunan.
Menurutnya, terdapat perbedaan karakteristik antara aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses dengan program pembangunan yang direncanakan pemerintah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Usulan melalui reses umumnya lebih spesifik dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Misalnya, perbaikan jalan gang, fasilitas umum, maupun kebutuhan infrastruktur lainnya yang manfaatnya dirasakan warga dalam lingkup tertentu.
Sementara itu, pemerintah daerah melalui Musrenbang cenderung mempertimbangkan pembangunan dengan cakupan manfaat yang lebih luas. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan poros yang dapat menghubungkan sejumlah wilayah dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jumlah lebih besar.
Perbedaan sudut pandang tersebut, kata Jimmi, perlu dijembatani melalui koordinasi dan konsolidasi antara DPRD dengan pemerintah daerah. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan tidak terabaikan meskipun pemerintah juga harus mempertimbangkan pembangunan berskala besar.
Dia juga mengungkapkan bahwa DPRD Kutai Timur belum memiliki perbandingan persentase secara pasti mengenai jumlah usulan pokir yang terealisasi dibandingkan dengan program hasil Musrenbang. Hal ini karena terdapat kemungkinan sejumlah usulan masyarakat telah terakomodasi melalui penggabungan program.
Dalam pelaksanaannya, usulan yang berasal dari pokir DPRD bisa saja masuk ke dalam program pembangunan pemerintah dengan nomenklatur atau penyebutan kegiatan yang disusun sesuai perencanaan daerah. Kondisi tersebut membuat sebagian usulan tidak selalu terlihat sebagai program pokir secara terpisah.
Karena itu, DPRD Kutai Timur akan terus mendorong agar aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses tetap menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah.
Dia berharap adanya keselarasan antara usulan masyarakat dan perencanaan pemerintah dapat membuat pembangunan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, kebutuhan warga, baik yang bersifat khusus di lingkungan permukiman maupun pembangunan dengan manfaat lebih luas, tetap dapat diperhatikan sesuai kemampuan keuangan daerah. (adv)
![]()


Leave a Reply