SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Polemik dugaan keterlibatan pihak non-struktural dalam urusan teknis pemerintahan di lingkungan Pemprov Kaltim memicu perdebatan publik.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud akhirnya angkat bicara dan mengakui sosok perempuan yang dimaksud adalah adiknya, Hijrah Mas’ud, yang disebut menjalankan tugas atas instruksinya.
Pernyataan itu disampaikan Rudy dalam konferensi pers di Hotel Claro Pandurata, Sempaja Samarinda pada Kamis, 23 April 2026.
Dia menegaskan keberadaan Hijrah dilandasi kepercayaan pribadi untuk membantu sejumlah urusan, terutama saat dirinya berada di Jakarta.
“Karena saya ada di Jakarta, nanti yang meng-handle di sini siapa? Karena ada hal-hal yang sifatnya privasi, misalkan ada logistik, mandat yang tidak bisa diwakilkan, atau menemui pihak-pihak tertentu yang kami perintahkan,” ucap politikus Partai Golkar ini.
Dia bilang, peran Hijrah sudah terbangun sejak masa dirinya berkiprah di DPR RI hingga menjabat sebagai gubernur.
Dia menyebut, kepercayaan tersebut bersifat personal dan tidak berkaitan dengan struktur resmi birokrasi.
Bahkan, dia juga menyamakan peran adiknya dengan posisi Hashim Djojohadikusumo terhadap Presiden Prabowo Subianto yang keberadaannya sebagai hak prerogatif seorang pemimpin.
“Sama Pak Hashim juga begitu. Apa bedanya Pak Hashim dengan Bapak Prabowo? Memang beliau percaya begitu, itu hak prerogatif. Yang salah jika tiba-tiba (Hijrah) dijadikan ASN atau dilantik jadi kepala dinas tanpa proses,” ujar Rudy
Namun, pernyataan tersebut mendapat tanggapan keras dari kader Partai Gerindra sekaligus anggota DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi.
Dia menilai perbandingan tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di publik.
“Saya sangat menyesalkan gubernur menyamakan kondisi di Kaltim dengan posisi Pak Hashim. Itu sangat berbeda,” tegas Reza pada Jumat, 24 April 2026.
“Pak Hashim memiliki posisi resmi sebagai penasihat dan utusan, namun tidak mencampuri teknis pemerintahan,” lanjutnya.
Reza juga mengingatkan pentingnya menjaga batas antara kepercayaan personal dan tata kelola pemerintahan yang profesional.
Dia mempertanyakan urgensi keterlibatan individu di luar struktur formal yang dinilai terlalu dominan.
“Kalau sudah ada wakil gubernur, sekprov, hingga kepala OPD, lalu apa fungsi struktur itu jika peran justru terpusat pada satu orang di luar sistem?” ujarnya.
Karena itu, dia meminta gubernur Kaltim segera melakukan evaluasi agar polemik tidak berlarut-larut dan tidak mengganggu kinerja pemerintahan daerah.
“Masyarakat butuh pembuktian kerja nyata, bukan kegaduhan. Gubernur perlu introspeksi terhadap kebijakan yang diambil,” tuturnya. (mn/ute)
www.kasakkusuk.com
