SANGATTA, KASAKKUSUK.com -Kepala Desa Kandolo, Alimuddin, menilai bahwa kebijakan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) saat ini semakin membebani Pemerintah Desa (Pemdes). Sehingga ruang untuk pembangunan fisik semakin sempit. Menurutnya, sebagian besar dana habis untuk kewajiban pemerintah pusat dan operasional perangkat.
Tahun ini, kata dia, Desa Kandolo harus menyerahkan 40 persen DD untuk membayar cicilan Koperasi Merah Putih (KMP) yang dijadwalkan berlangsung selama enam tahun.
“Habis dana desa kami. Sisa 7 persen itu pun keluar lagi perintah bayar cicilan. Mana cukup untuk pembangunan?” beber Alimuddin kepada KASAKKUSUK.com pada Jumat, 12 Desember 2025.
Selain itu, menurutnya, desa tetap diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk program kemiskinan ekstrem, stunting, Tuberkulosis (TB), dan ketahanan pangan. Terlepas dari kondisi nyata di lapangan.
Padahal, Desa Kandolo tak memiliki warga yang masuk kategori miskin ekstrem. “Hampir semua rumah punya mobil. Tidak ada warga yang besok tidak bisa makan. Tapi desa tetap dipaksa program kemiskinan ekstrem,” ungkap Alimuddin juga selaku ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Kutai Timur ini.
Belum lagi ADD, lanjut dia, juga mengalami penurunan drastis dari Rp8 miliar hingga Rp9 miliar menjadi hanya Rp4 miliar hingga Rp6 miliar saja. Lebih dari separuh ADD habis untuk bayar gaji dan operasional desa. “Jadi kalau bicara pembangunan dari ADD, hampir tidak bisa diharapkan,” keluhnya.
Dengan struktur anggaran seperti itu, dia menganggap bahwa desa hanya seperti “menumpang lewat” dalam perencanaan pembangunan. “Uang turun tapi peruntukannya kaku semua. Desa hanya menjalankan, tidak bisa menentukan arah pembangunan. Beban banyak, ruang gerak kecil,” tutur Alimuddin.
Karena itu, dia berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan pemerintah pusat agar mempertimbangkan ulang skema pendanaan yang berlaku saat ini.
“Jangan semua dibebankan ke desa sementara anggarannya terus dipotong. Kalau begini terus, desa tidak akan berkembang,” ujar Alimuddin. (ute)
