SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Sektor pertambangan batu bara pada 2024 menyumbang 75,53 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Timur. Sedangkan sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar cuma menyumbang 8,8 persen.
Ketimpangan itu mendapat sorotan
Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan. Dia menilai Pemkab perlu meninjau ulang arah pembangunan, khususnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Dia menilai lemahnya perlindungan terhadap sektor pertanian dan minimnya keterbukaan terhadap publik dalam penanganan masalah ini.
“Intinya, kita tidak boleh lagi tergantung dengan tambang dan sawit. Pemerintah harus transparan soal rencana perlindungan lahan pertanian, perencanaan program sektor riil, dan keberpihakan terhadap petani. Jangan setengah-setengah,” ucap Novel kepada wartawan pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Meskipun sektor tambang menghasilkan angka ekonomi lebih tinggi, lanjut dia, tapi sumbangsihnya terhadap penciptaan lapangan kerja jauh lebih kecil dibanding sektor pertanian dan peternakan.
Sementara lahan pertanian produktif, kata dia, semakin menyusut akibat tumpang tindih perizinan, ekspansi sawit, serta kurangnya komitmen perlindungan lahan.
Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kutai Timur menunjukkan lahan sawah aktif kini tersisa 2.638 hektare dari sebelumnya sekitar 4 ribu hektare. Penyebab penyusutan antara lain tumpang tindih dengan kawasan Hak Guna Usaha (HGU), hutan adat, dan konversi ke perkebunan sawit.
“Seharusnya ini dijelaskan secara terbuka. Di mana lahan produktif yang masih ada? Apa langkah pemerintah? Jangan masyarakat hanya tahu sawit terus tumbuh, tapi sawah makin hilang,” tutur politikus Partai Gerindra ini.
Dia menekankan pentingnya memperkuat posisi sektor pertanian dengan dukungan program yang konkret dan tidak berhenti pada bantuan simbolik.
Sebab kata dia, banyak program budidaya, seperti perikanan air tawar hanya berlangsung sesaat lantaran tidak dilengkapi sistem pemasaran kuat.
“Banyak bantuan tidak berlanjut. Dikasih benih, dikasih kolam, tapi tidak ada jaminan pasarnya. Itu yang saya bilang program setengah-setengah,” ungkap Novel.
Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah segera menetapkan dan melindungi lahan pertanian berkelanjutan sebagai prioritas.
Dia juga menyarankan agar Pemkab Kutai Timur menahan laju ekspansi perkebunan sawit jika sudah melampaui batas keseimbangan ekologi dan pangan.
“Kalau perlu ditegaskan sekarang, kalau memang sawit sudah cukup, jangan tambah lagi. Fokus ke pangan saja. Jaga sisa lahan pertanian kita,” ularnya.
Tak cuma itu, dia juga mengusulkan optimalisasi lahan tidur dan bekas tambang batu bara untuk pengembangan peternakan terpadu. Seperti integrasi sapi dan jagung. Hal ini sejalan dengan dorongan pemerintah pusat terhadap ketahanan pangan nasional.
“Kalau pusat minta daerah dorong ketahanan pangan, ya kita harus sambut serius. Tapi jangan asal-asalan. Harus ada roadmap dan jaminan keberlanjutan,” paparnya.
Dia menilai pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam pengembangan sektor pertanian. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Sebab kata dia, tanpa transparansi dan komitmen kuat dari pemerintah maka sektor pertanian akan terus tertinggal di tengah dominasi tambang dan perkebunan sawit. (ron/ute)
