
DPRD Kutai Timur Soroti Potensi Utang Rp1 Triliun, Pembayaran Kontraktor Terancam Tertunda
SANGATTA, KASAKKUSUK.COM – Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjelang akhir tahun anggaran 2026 menjadi sorotan DPRD. Pasalnya, terdapat potensi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang diperkirakan dapat menembus lebih dari Rp1 triliun. Kondisi ini dikhawatirkan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 apabila pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan hingga akhir tahun ini tidak dapat direalisasikan.
Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, mengingatkan pemerintah daerah agar segera memastikan kondisi ketersediaan anggaran. Perhatian tersebut terutama berkaitan dengan belum jelasnya realisasi dana kurang bayar sekitar Rp1,2 triliun yang sebelumnya menjadi salah satu asumsi dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Menurut Faizal, kepastian penerimaan dana tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran kepada kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan.
Ia mengungkapkan, persoalan itu sebenarnya sudah menjadi perhatian DPRD sejak pembahasan APBD Perubahan. Saat itu, pihak legislatif berulang kali meminta penjelasan mengenai kepastian masuknya dana kurang bayar tersebut.
Namun, hingga November 2026, kepastian realisasi dana itu belum memberikan kejelasan bagi sejumlah pihak ketiga. Bahkan, beberapa kontraktor mulai mengeluhkan pekerjaan yang telah rampung, tetapi belum dapat mengajukan penagihan karena anggaran pembayarannya belum tersedia.
“Dari awal kami sudah mengingatkan dan mempertanyakan apakah dana kurang bayar Rp1,2 triliun itu benar-benar akan masuk. Sekarang sudah November, sementara ada kontraktor yang mengeluhkan pekerjaan sudah selesai tetapi belum bisa melakukan penagihan karena dananya belum tersedia,” ucap Faizal.
Situasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan dalam pengelolaan APBD tahun berikutnya. Sebab, apabila kewajiban pembayaran atas pekerjaan tahun anggaran 2026 tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun, pemerintah daerah harus memperhitungkan kembali beban tersebut dalam penyusunan anggaran 2027.
Faizal memperkirakan nilai kewajiban yang berpotensi tertunda dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun. Meski demikian, angka tersebut masih perlu dipastikan melalui data resmi pemerintah daerah serta hasil pemeriksaan terhadap realisasi anggaran.
Ia menjelaskan, besarnya kewajiban yang belum terselesaikan dapat memengaruhi ruang fiskal Kabupaten Kutai Timur pada tahun mendatang. Anggaran yang semestinya dialokasikan untuk program pembangunan dan kegiatan pelayanan publik berpotensi harus digunakan terlebih dahulu untuk membayar pekerjaan dari tahun sebelumnya.
“Kalau pekerjaan tahun ini tidak terbayarkan, maka pada 2027 pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Ini akan menjadi beban belanja yang harus diperhitungkan sejak awal,” katanya.
Karena itu, Faizal meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun proyeksi pendapatan dan belanja. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kemampuan keuangan yang benar-benar tersedia, bukan semata-mata mengandalkan proyeksi penerimaan yang belum memiliki kepastian.
Selain memastikan realisasi pendapatan, DPRD juga meminta pemerintah daerah membuka informasi secara transparan mengenai kondisi keuangan daerah. Informasi tersebut mencakup realisasi penerimaan, daftar pekerjaan yang belum dibayarkan, hingga keseluruhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga.
Keterbukaan data dinilai penting agar DPRD dapat mengetahui secara jelas posisi keuangan daerah sekaligus memastikan perencanaan anggaran berikutnya disusun berdasarkan kondisi riil.
Faizal berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan terbuka mengenai persoalan tersebut. Dengan demikian, kontraktor memiliki kepastian mengenai pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan dan pelaksanaan program pembangunan tidak terganggu oleh ketidakjelasan anggaran.
“Jangan sampai pekerjaan sudah dilaksanakan, tetapi pemerintah tidak memiliki kesiapan anggaran untuk membayarnya. Perencanaan keuangan harus benar-benar terukur,” tegasnya.
Ia juga mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan APBD 2026. Evaluasi tersebut diperlukan untuk melihat kesesuaian antara perencanaan pendapatan, realisasi penerimaan, dan kemampuan belanja pemerintah daerah.
Dengan adanya evaluasi dan keterbukaan informasi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengantisipasi potensi kewajiban yang tertunda sebelum memasuki tahun anggaran 2027.
Persoalan ini sekaligus menjadi perhatian dalam menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Sebab, kepastian kemampuan keuangan daerah tidak hanya menentukan kelancaran pembayaran kepada kontraktor, tetapi juga berpengaruh terhadap ketersediaan anggaran untuk menjalankan program pembangunan pada tahun berikutnya. (adv)
![]()


Leave a Reply