Reses DPRD Kutai Timur, Warga Karangan Keluhkan Air Bersih, Fasilitas Sekolah hingga Status Kawasan Hutan

SANGATTA, KASAKKUSUK.COM– Keterbatasan akses air bersih, kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan, hingga persoalan lahan yang masih berstatus kawasan hutan menjadi sejumlah aspirasi masyarakat Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur. Berbagai persoalan tersebut dihimpun anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, saat melaksanakan kegiatan reses pada 5–9 November 2026 di tiga titik.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat menunjukkan masih adanya kebutuhan dasar yang memerlukan perhatian pemerintah daerah. Warga berharap persoalan tersebut dapat masuk dalam perencanaan pembangunan sehingga penanganannya tidak hanya berhenti pada penyampaian usulan.

Salah satu persoalan yang cukup menonjol adalah keterbatasan air bersih di Desa Batu Lepok. Padahal, wilayah tersebut memiliki potensi sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat.

Dalam kegiatan reses tersebut, warga mengusulkan pembangunan jaringan perpipaan menggunakan pipa High Density Polyethylene (HDPE) untuk mengalirkan air dari sumber mata air menuju permukiman.

Faizal mengatakan, kebutuhan masyarakat sebenarnya cukup sederhana, yakni menghadirkan jaringan distribusi yang mampu menghubungkan sumber air dengan rumah-rumah warga. Jika kondisi geografis memungkinkan, sistem pengaliran dapat memanfaatkan gravitasi sehingga tidak memerlukan pompa.

“Permintaan masyarakat sederhana, bagaimana sumber mata air yang ada bisa dihubungkan menggunakan jaringan pipa sampai ke permukiman. Kalau memungkinkan memanfaatkan gravitasi, tidak perlu menggunakan pompa, sehingga persoalan air bersih bisa terbantu,” jelas Faizal.

Menurutnya, pemanfaatan sumber mata air yang tersedia perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Dengan pembangunan jaringan perpipaan yang sesuai kondisi wilayah, potensi sumber air tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Keluhan serupa juga disampaikan warga Desa Kaliorang. Desa tersebut dilintasi jalur pengambilan air baku dari kawasan Sekrat untuk kebutuhan sistem penyediaan air bersih. Namun, air yang melintas belum masuk dalam tahap pengolahan dan distribusi bagi masyarakat setempat.

Faizal menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, air yang telah melalui proses pengolahan saat ini diarahkan menuju SP 5. Sementara itu, untuk menjangkau Desa Kaliorang diperlukan pembangunan jaringan perpipaan tersendiri dari SP 4.

Pembangunan jaringan baru tersebut membutuhkan perencanaan dan anggaran cukup besar karena harus menggunakan pipa dengan kapasitas yang memadai. Jika hanya mengandalkan jaringan distribusi yang sudah tersedia, dikhawatirkan tekanan air di jalur yang ada justru terganggu.

Karena itu, persoalan pemenuhan air bersih di wilayah tersebut dinilai tidak bisa diselesaikan secara sederhana. Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan jangka panjang agar pembangunan jaringan dapat menjangkau masyarakat tanpa mengganggu sistem distribusi yang telah berjalan.

Selain infrastruktur air bersih, sektor pendidikan juga menjadi perhatian masyarakat Kecamatan Karangan. Dalam reses tersebut, warga mengusulkan rehabilitasi fasilitas sekolah, pembangunan ruang guru untuk sekolah dasar, serta penyediaan fasilitas pendukung berupa pagar sekolah.

Faizal mengatakan, kebutuhan sarana pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan ruang belajar. Fasilitas pendukung juga menjadi bagian penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar sekaligus memenuhi standar akreditasi satuan pendidikan.

“Bukan hanya ruang belajar. Mereka juga meminta ruang guru dan pagar sekolah. Infrastruktur pendukung seperti itu juga menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam pemenuhan akreditasi,” ungkapnya.

Menurutnya, kelengkapan fasilitas sekolah perlu diperhatikan agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan baik. Karena itu, usulan masyarakat terkait rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pemerintah daerah.

Persoalan lain yang turut disampaikan masyarakat adalah status lahan permukiman dan area aktivitas ekonomi yang masih masuk dalam kawasan hutan. Kondisi tersebut dinilai menjadi kendala bagi warga dalam mengembangkan permukiman maupun menjalankan kegiatan ekonomi.

Kepastian status lahan menjadi penting karena berkaitan dengan ruang gerak masyarakat dalam memanfaatkan wilayah yang selama ini ditempati atau digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Faizal mengatakan seluruh aspirasi yang dihimpun selama kegiatan reses akan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk kemudian diusulkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Ia berharap pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Dengan begitu, persoalan mendasar seperti ketersediaan air bersih dan kelengkapan fasilitas pendidikan bisa memperoleh perhatian dalam penyusunan program pembangunan berikutnya.

Berbagai usulan masyarakat tersebut diharapkan tidak hanya menjadi catatan dalam kegiatan reses, tetapi juga dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antara DPRD dan organisasi perangkat daerah terkait. Dengan perencanaan yang tepat, kebutuhan masyarakat di Kecamatan Karangan diharapkan dapat dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. (adv)

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: