
DPRD Kutai Timur Temukan Indikasi Kebun Sawit PT THL di Luar IUP, Luas Awal Capai 22 Hektare
SANGATTA, KASAKKUSUK.COM – DPRD Kabupaten Kutai Timur menemukan indikasi aktivitas penanaman kelapa sawit oleh PT Tridaya Hutan Lestari (THL) di luar wilayah Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan. Temuan awal tersebut mencakup lahan sekitar 22 hektare di Kecamatan Kaubun yang diduga berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kawasan transmigrasi.
Persoalan ini menjadi perhatian DPRD karena menyangkut kepastian hukum penguasaan lahan, perlindungan kawasan transmigrasi, serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan perkebunan.
Temuan tersebut dibahas dalam rapat finalisasi hasil peninjauan lapangan di ruang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Kutai Timur pada Selasa, 17 November 2026.
Rapat melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait, pihak kecamatan, kepolisian, serta kelompok tani.
Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari dua kali peninjauan lapangan yang sebelumnya dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan mencocokkan kondisi faktual dengan data pertanahan.
Dari hasil peninjauan tersebut, DPRD Kutai Timur melakukan pemetaan atau overlay untuk melihat kesesuaian lokasi perkebunan dengan wilayah perizinan perusahaan. Hasil pencocokan data itu kemudian dikonfirmasi kembali kepada instansi terkait sebelum dijadikan dasar penyusunan rekomendasi.
“Dari hasil keterangan yang disampaikan seluruh pihak, kemudian dicocokkan dengan hasil overlay yang sudah kami lakukan. Hari ini kami minta konfirmasi untuk finalisasi temuan sebelum menyusun rekomendasi,” ucap Faizal.
Dalam pembahasan tersebut, Dinas Transmigrasi turut memberikan penjelasan mengenai status lahan yang menjadi persoalan.
Berdasarkan keterangan yang diterima DPRD Kutai Timur, lokasi yang telah ditanami kelapa sawit tersebut berada di luar wilayah IUP PT THL dan termasuk dalam kawasan lahan transmigrasi.
Faizal menyebutkan, hasil identifikasi awal menunjukkan luasan lahan yang menjadi perhatian mencapai sekitar 22 hektare. Namun, angka tersebut belum dianggap sebagai luasan akhir karena masih terbuka kemungkinan adanya area lain yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Temuan pertama yang kami dapatkan sekitar 22 hektare. Tetapi kalau dikaji lebih jauh, kemungkinan luasannya bisa bertambah,” kata Faizal.
Selain memastikan batas wilayah perkebunan, DPRD Kutai Timur juga menyoroti konsekuensi hukum apabila aktivitas penanaman terbukti dilakukan di luar izin usaha yang dimiliki perusahaan.
Dalam rapat tersebut, Dinas Perkebunan menyampaikan adanya ketentuan mengenai sanksi pidana dan denda bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman di luar wilayah izin usaha perkebunan.
Karena itu, Faizal meminta instansi pemerintah yang memiliki kewenangan tidak berhenti pada klarifikasi administratif. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemanggilan pihak perusahaan dan instansi terkait untuk memastikan status lahan sekaligus dasar hukum aktivitas perkebunan yang berlangsung di lokasi tersebut.
Dia juga mendorong Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanahan melakukan klarifikasi bersama PT THL berdasarkan data serta hasil pemetaan yang telah dikumpulkan.
Dengan demikian, proses penanganan diharapkan tidak terus berulang pada kegiatan peninjauan lapangan, sementara kepastian mengenai status dan penguasaan lahan belum diperoleh.
“Kalau memang sudah ada data dan hasil pemetaan, jangan sampai terus-menerus mengulang kegiatan lapangan. Panggil pihak-pihak terkait, klarifikasi, kemudian tentukan langkah selanjutnya,” tegasnya.
Faizal berharap hasil finalisasi yang dibahas dalam RDPU dapat menjadi dasar bagi DPRD untuk menyusun rekomendasi kepada instansi berwenang.
Langkah lanjutan, kata Faizal, diperlukan agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan, baik terkait batas wilayah perizinan maupun status lahan transmigrasi yang diduga menjadi lokasi penanaman sawit.
Dia mengaku dalam rapat tersebut, pihak PT THL tidak diundang karena forum secara khusus difokuskan pada konfirmasi temuan bersama instansi pemerintah dan pihak terkait.
Dengan demikian, pembahasan belum mencakup klarifikasi langsung dari perusahaan mengenai aktivitas perkebunan yang dipersoalkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari PT Tridaya Hutan Lestari terkait indikasi penanaman kelapa sawit di luar wilayah IUP tersebut.
DPRD Kutai Timur berharap persoalan ini dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi antarinstansi dan klarifikasi kepada pihak perusahaan.
Kepastian hukum atas lahan di Kecamatan Kaubun dinilai penting agar pengelolaan kawasan transmigrasi tetap sesuai ketentuan dan aktivitas usaha perkebunan berjalan berdasarkan izin yang berlaku. (adv)
![]()


Leave a Reply