
DPRD Kutai Timur Soroti Ketidakjelasan Perpanjangan Izin IPT di Kawasan Transmigrasi, Minta Kepastian ke Pemerintah Pusat
SANGATTA, KASAKKUSUK.COM – Ketidakjelasan perpanjangan Izin Penggunaan Tanah (IPT) di kawasan transmigrasi menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kutai Timur. Persoalan ini dinilai perlu segera mendapat penjelasan dari pemerintah pusat karena menyangkut kepastian hukum pengelolaan lahan, keberlangsungan usaha perkebunan, hingga iklim investasi di daerah.
Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, mengatakan salah satu persoalan utama terletak pada masa berlaku IPT yang disebut hanya lima tahun. Sementara itu, sejumlah izin yang telah diterbitkan pemerintah belum memperoleh kejelasan mengenai mekanisme maupun kewenangan perpanjangannya setelah masa berlaku berakhir.
Menurut Faizal, persoalan tersebut perlu dikonsultasikan langsung kepada Kementerian Transmigrasi agar pemerintah daerah memperoleh penjelasan mengenai status perizinan yang selama ini digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan perkebunan di kawasan transmigrasi.
“Yang menjadi masalah, IPT itu berlaku lima tahun. Sampai sekarang persoalan perpanjangannya belum jelas. Ini yang harus kita tanyakan karena berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan hukum,” ujar Faizal.
Ia menjelaskan, selama ini terdapat sejumlah aktivitas perkebunan di Kutai Timur yang menggunakan dasar perizinan dari sektor transmigrasi karena lokasi usahanya berada dalam kawasan tersebut. Namun, persoalan muncul ketika masa berlaku IPT berakhir, sementara belum ada kepastian mengenai prosedur untuk memperpanjang izin.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan penafsiran berbeda di tengah masyarakat. Ketika masa berlaku izin telah habis dan belum terdapat dokumen perpanjangan, muncul anggapan bahwa perusahaan tidak lagi memiliki dasar perizinan untuk melanjutkan aktivitas usahanya.
Faizal menilai ketidakjelasan administrasi tersebut juga dapat berdampak terhadap perusahaan yang telah menanamkan modal dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan izin yang sebelumnya diterbitkan pemerintah.
“Yang pertama dirugikan justru perusahaan yang berinvestasi. Masyarakat menganggap IPT-nya sudah habis karena belum ada perpanjangan. Padahal pemerintah harus memberikan kepastian mengenai status dan mekanisme perizinannya,” katanya.
Menurutnya, kepastian perizinan menjadi hal penting agar kegiatan usaha tidak berada dalam kondisi yang menggantung. Perusahaan membutuhkan kejelasan mengenai legalitas penguasaan dan penggunaan lahan, sedangkan masyarakat juga perlu mengetahui status hukum kawasan yang berada di sekitar tempat tinggal maupun wilayah aktivitas mereka.
Faizal menambahkan, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat masa berlaku dokumen IPT. Pengelolaan kawasan hutan, area penggunaan lain (APL), serta lahan berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) memiliki karakteristik dan kewenangan yang berbeda.
Karena itu, penyelesaian persoalan perizinan di kawasan transmigrasi membutuhkan penjelasan menyeluruh dari instansi yang berwenang. Pemerintah perlu memastikan status lahan, dasar penerbitan izin, serta mekanisme administrasi yang berlaku setelah masa IPT berakhir.
Untuk mendapatkan kepastian tersebut, DPRD Kutai Timur berencana melakukan konsultasi langsung ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Transmigrasi. Konsultasi itu akan diarahkan untuk meminta penjelasan mengenai seluruh IPT yang pernah diterbitkan di Kutai Timur, termasuk izin yang masa berlakunya telah berakhir.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan mengenai pihak yang memiliki kewenangan memperpanjang izin dan prosedur yang harus ditempuh oleh perusahaan maupun pemerintah daerah.
Faizal menegaskan, kejelasan administrasi diperlukan agar persoalan perizinan tidak berkembang menjadi konflik antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.
“Jangan sampai administrasi perizinan yang tidak jelas justru menjadi sumber persoalan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Harus ada kepastian agar semua pihak mengetahui posisi hukumnya,” tegasnya.
DPRD berharap hasil konsultasi dengan pemerintah pusat nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai status IPT, kewenangan perpanjangan, serta langkah penyelesaian yang harus dilakukan pemerintah daerah.
Persoalan ini dinilai penting karena berkaitan dengan tata kelola pertanahan dan keberlangsungan investasi perkebunan di Kutai Timur. Dengan adanya kejelasan aturan dan mekanisme perizinan, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan, sementara masyarakat memperoleh kepastian mengenai status lahan di kawasan transmigrasi.
DPRD juga berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat penyelesaian persoalan tersebut sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun konflik berkepanjangan dalam pengelolaan lahan di Kabupaten Kutai Timur. (adv)
![]()


Leave a Reply