Gubernur Ajak Kepala Daerah se-Kaltim Perjuangkan Dana Kurang Salur ke Pusat

SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud mengajak para bupati dan wali kota se-Kaltim memperjuangkan penyelesaian dana kurang salur serta dampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) kepada pemerintah pusat.

Ajakan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda pada Senin, 3 Agustus 2026.

Rakor digelar untuk mendengarkan secara langsung kondisi keuangan 10 pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim setelah kebijakan pemangkasan TKD dari pemerintah pusat yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah.

Dalam pertemuan itu, sejumlah kepala daerah menyampaikan bahwa penurunan TKD memengaruhi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk meningkatnya persentase belanja pegawai.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengeluhkan belum tersalurkannya dana kurang salur dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus bersatu dalam memperjuangkan hak-hak daerah kepada pemerintah pusat.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini satu tubuh. Satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan,” tegas politikus Partai Golkar ini.

Kata dia, dampak pemangkasan TKD dan belum tuntasnya penyelesaian dana kurang salur harus diperjuangkan secara bersama melalui komunikasi yang santun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam waktu dekat, dia berencana mengajak seluruh bupati dan wali kota menemui pemerintah pusat, termasuk Menteri Keuangan dan Presiden Prabowo untuk menyampaikan aspirasi daerah terkait kondisi fiskal di Kaltim.

“Kita akan datang baik-baik dan tanya apa solusinya terkait dana kurang salur dan TKD,” ucapnya.

Rudy berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi atas persoalan tersebut sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk melanjutkan program pembangunan.

Dia juga mengajak seluruh kepala daerah tetap kompak memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta penyelesaian dana kurang salur yang hingga kini belum diterima daerah.

Menurutnya, kebijakan transfer fiskal yang lebih proporsional bagi daerah penghasil minyak, gas bumi, dan batu bara akan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim. (adp/ute)

www.kasakkusuk.com