Pemerintah Alokasikan Rp58,97 Triliun untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pascabencana

ACEH, KASAKKUSUK.com – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp58,97 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana alam terjadi pada akhir 2025.

Dana yang disiapkan untuk periode 2026–2028 tersebut akan membiayai ribuan program pemulihan di 19 kabupaten dan kota terdampak melalui kerja terpadu lintas kementerian dan lembaga yang dikawal Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh.

Kepala Posko Wilayah PRR Aceh, Safrizal ZA mengatakan pemerintah telah menyusun skema pendanaan secara bertahap agar proses pemulihan dapat berjalan berkesinambungan.

Alokasi anggaran terdiri atas Rp24,21 triliun pada 2026, Rp20,22 triliun pada 2027, dan Rp14,54 triliun pada 2028.

Pernyataan tersebut disampaikan Safrizal dalam konferensi pers di Gedung Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Banda Aceh pada Jumat, 24 Juli 2026.

Safrizal mengatakan, pemerintah tidak hanya memprioritaskan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tapi juga pemulihan permukiman, pelayanan dasar, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

“Seluruh pekerjaan akan berjalan secara paralel. Tidak ada kementerian atau lembaga yang saling menunggu. Satgas akan mengawal pelaksanaan seluruh program agar target dapat tercapai tepat waktu,” ucap Safrizal yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Dia menjelaskan, Satgas PRR bertugas memastikan seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek berjalan selaras sehingga proses pemulihan dapat berlangsung efektif dan tepat sasaran.

Pada sektor infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum menjadi pelaksana terbesar dengan 556 kegiatan senilai sekitar Rp12,5 triliun.

Program tersebut meliputi pembangunan jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum (SPAM), jaringan irigasi, sekolah, masjid, hingga penanganan sungai yang terdampak bencana.

Pada bidang permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan sekitar Rp1,8 triliun untuk pembangunan hunian tetap (huntap) komunal. Sementara pembangunan huntap di atas tanah milik masyarakat atau insitu dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemulihan layanan publik juga menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melaksanakan 210 kegiatan dengan anggaran sekitar Rp3,3 triliun, sedangkan Kementerian Kesehatan menangani 108 kegiatan dengan alokasi sekitar Rp347 miliar untuk memulihkan layanan kesehatan di wilayah terdampak.

Safrizal menambahkan, seluruh rencana rehabilitasi telah dituangkan dalam dokumen setebal 116 halaman yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk transparansi.

“Dokumen ini bukan pengumuman lelang, melainkan bentuk transparansi kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mekanisme pengadaan nantinya mengikuti ketentuan masing-masing kementerian dan lembaga,” jelasnya.

Dikemukakan pula, pembangunan hunian tetap dilakukan melalui tiga skema, yakni pembangunan huntap komunal oleh Kementerian PKP, huntap insitu oleh BNPB, serta pembangunan berbasis swadaya dengan dukungan berbagai lembaga dan masyarakat.

Menurut Safrizal, sejumlah hasil pemulihan mulai terlihat. Ratusan rumah bantuan telah selesai dibangun dan sebagian sudah ditempati warga, termasuk di Kabupaten Aceh Utara.

Sementara proses pengadaan pembangunan huntap komunal ditargetkan rampung pada awal Agustus 2026 agar konstruksi segera dimulai.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama penyelesaian lahan di beberapa lokasi pembangunan huntap di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Namun pemerintah optimistis berbagai kendala dapat diselesaikan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kami optimistis seluruh hambatan dapat diselesaikan melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat sehingga target penyerapan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24 triliun dapat tercapai,” ujar Safrizal.

Untuk menjaga akuntabilitas, Satgas PRR akan menyampaikan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara berkala agar masyarakat dapat memantau progres pembangunan di setiap daerah.

Komdigi Perkuat Komunikasi Publik

Pada kesempatan iui, Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Farida Dewi Maharani menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tapi juga komunikasi publik yang terbuka, konsisten, dan dapat dipercaya.

Menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta media massa agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai seluruh tahapan pemulihan.

“Media memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan transparan dan tepat sasaran,” ujar Farida.

Dia bilang, komunikasi publik yang efektif menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan karena mampu membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, serta memastikan informasi mengenai program pemerintah tersampaikan secara utuh.

“Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus memperkuat ekosistem komunikasi publik agar setiap perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diketahui masyarakat secara cepat, akurat, dan transparan sehingga masyarakat dapat ikut mengawal sekaligus merasakan manfaat nyata dari proses pemulihan Aceh,” tuturnya. (ip/ute)