SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Provinsi Kaltim menyatakan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Dukungan tersebut ditegaskan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud saat pencanangan SE2026 di Pendopo Lamin Etam Samarinda pada Kamis, 25 Juni 2026.
Menurut Rudy, sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Dia bahkan menyebut dukungan pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan sensus mencapai “1.000 persen” karena kualitas data akan menentukan arah pembangunan daerah di masa mendatang.
“Data yang akurat dan tepercaya akan menjadi kompas dan fondasi kebijakan pembangunan masa kini maupun masa depan,” kata Rudy.
Dia menjelaskan perubahan kondisi ekonomi kini berlangsung sangat cepat sehingga pemerintah membutuhkan data yang selalu relevan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
“Perubahan saat ini tidak lagi terjadi dalam hitungan puluhan tahun, melainkan hari, jam, bahkan menit. Karena itu, data menjadi sangat penting dan sangat mahal,” ucap politikus Partai Golkar ini.
Rudy menambahkan hasil sensus tidak hanya berupa kumpulan angka, tapi menjadi investasi jangka panjang dalam penyusunan kebijakan ekonomi, terutama ketika ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.
“Data hasil sensus akan menjadi kompas dan fondasi kebijakan ekonomi Kaltim masa depan yang berkualitas, meski anggaran pembangunan semakin terbatas,” tegasnya.
Gubernur juga mengajak masyarakat dan seluruh pelaku usaha memberikan informasi secara jujur dan lengkap kepada petugas sensus agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Sampaikan data sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan seakurat mungkin. Sensus bukan hanya tanggung jawab BPS, tetapi tanggung jawab kita bersama,” ajaknya.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan SE2026 akan memotret struktur, karakteristik, serta kinerja seluruh kegiatan usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan berskala besar.
Dia mengibaratkan sensus ekonomi sebagai rekam medis yang dibutuhkan pemerintah untuk menentukan kebijakan.
“Tanpa data yang akurat, program yang dibuat bisa tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Amalia menjelaskan pengalaman sensus sebelumnya telah melahirkan berbagai kebijakan strategis nasional.
Hasil Sensus Ekonomi 2006 yang menunjukkan mayoritas pelaku usaha merupakan UMKM menjadi salah satu dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Sementara Sensus Pertanian 2023 mendorong lahirnya berbagai program regenerasi petani setelah terungkap tingginya jumlah petani berusia di atas 50 tahun.
Dia menyebut data SE2026 juga akan membantu pemerintah memperluas akses pembiayaan, membuka peluang pasar, hingga menyusun program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
Sementara itu, Ketua Kadin Kaltim, Putri Amanda Nurramadhani menilai hasil sensus akan menjadi referensi penting bagi dunia usaha maupun investor dalam membaca potensi ekonomi daerah.
“Hasil sensus menjadi sumber data penting yang dibutuhkan investor untuk membaca peluang dan merencanakan bisnis mereka,” katanya.
Dukungan terhadap pelaksanaan SE2026 juga datang dari DPR RI. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan pihaknya tengah membahas revisi Undang-Undang Statistik guna memperkuat sistem statistik nasional sekaligus meningkatkan kualitas data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
BPS menyiapkan 3.085 petugas di Kaltim untuk melaksanakan pendataan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 389 petugas pemeriksa lapangan dan 2.696 petugas sensus lapangan.
BPS juga mengampanyekan gerakan TIR, yaitu Terima petugas Sensus Ekonomi 2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.
Seluruh petugas akan dibekali tanda pengenal, rompi SE2026, serta surat tugas resmi agar masyarakat dapat mengenali mereka saat proses pendataan berlangsung.
Pencanangan SE2026 dihadiri jajaran BPS, pengurus Kadin se-Kalimantan Timur, pelaku usaha, Kepala BPS Kaltim Mas’ud Rifai, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. (adp/ute)
