JAKARTA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Indonesia menyiapkan dua skema mitigasi darurat untuk memastikan keselamatan dan kepulangan jemaah umrah di tengah meningkatnya eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Langkah ini diputuskan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI setelah memperketat koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri menjadi prioritas utama pemerintah saat ini.
Fokus penanganan, kata dia, diarahkan pada jemaah yang masih menunggu kepastian penerbangan, terutama yang menggunakan maskapai dengan rute transit.
“Kami memastikan negara hadir. Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan jemaah dapat kembali dengan aman,” ucap Dahnil di Jakarta pada Selasa, 3 Maret 2026.
Berdasarkan data Kemenhaj, sebanyak 7.782 jemaah telah kembali ke Indonesia dalam periode 28 Februari hingga 2 Maret 2026. Proses pemulangan dilakukan secara bertahap dengan pengawasan ketat terhadap jadwal dan rute penerbangan.
Namun, tantangan masih terbentang. Menjelang penutupan musim umrah pada April mendatang, tercatat lebih dari 43 ribu calon jemaah dijadwalkan berangkat pada Maret hingga April. Pemerintah pun mengeluarkan imbauan agar keberangkatan dipertimbangkan ulang hingga situasi dinilai kondusif.
“Kami mengimbau calon jemaah untuk menunda keberangkatan sementara waktu. Langkah ini diambil semata-mata demi keselamatan dan perlindungan jemaah,” tegas Dahnil.
Dua Skema Darurat
Untuk mengantisipasi kemungkinan jemaah tertahan di Arab Saudi, Kemenhaj menyiapkan dua skenario utama.
Pertama, penambahan armada melalui koordinasi dengan Garuda Indonesia guna mendukung kepulangan pada periode Ramadan.
Kedua, penyesuaian rute penerbangan apabila terjadi penutupan wilayah udara atau peningkatan eskalasi keamanan secara tiba-tiba.
Langkah tersebut disusun sebagai upaya antisipatif agar pemulangan dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan aspek keselamatan.
Persiapan Haji Tetap Berjalan
Di tengah penanganan umrah, pemerintah memastikan persiapan Haji 2026 tetap berlangsung sesuai jadwal. Seluruh perangkat layanan telah dipersiapkan lebih awal dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan situasi darurat.
Dahnil juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait tata kelola haji. Ia menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
“Pesan Presiden sangat jelas, wajah kementerian harus menjadi wajah integritas, bersih, dan transparan. Tidak boleh ada praktik rente, kartel, maupun manipulasi yang mencederai kepercayaan umat,” paparnya.
Dengan dua skema darurat tersebut, pemerintah berharap proses kepulangan jemaah tetap terjamin sekaligus memberikan kepastian bagi calon jemaah yang tengah menunggu keputusan keberangkatan. (*/ute)
