EdukasiNusantaraRagam

Disinformasi dan AI Jadi Ancam Ketahanan Informasi Nasional

JAKARTA, KASAKKUSUK.com – Arus disinformasi di Indonesia dinilai telah memasuki fase yang mengkhawatirkan. Karena tak lagi berdiri sebagai persoalan konten palsu semata, melainkan terkait langsung dengan persoalan literasi digital, model bisnis platform, serta regulasi yang belum adaptif.

Dalam situasi seperti ini, perkembangan kecerdasan artifisial (AI) disebut mempercepat sekaligus memperumit penyebaran informasi yang menyesatkan.

Ketua DigiBroadcast/Digital Media and Broadcasting (MASTEL), Neil R. Tobing mengatakan organisasinya bersama BBC tengah menyusun policy brief dan peta jalan penanganan disinformasi guna memperkuat ketahanan informasi nasional.

“Kalau bicara kebijakan di Indonesia, ada tiga karakter utama dari ekosistem disinformasi di Indonesia,” kata Neil dalam diskusi Navigating AI in Newsrooms: Research Insights and Media Business Sustainability di Morrissey Hotel Jakarta pada Jumat, 20 Februari 2026.

Dia menyebutkan, karakter pertama adalah rendahnya literasi digital. Dengan jumlah pengguna media sosial sekitar 160 juta orang, kemampuan masyarakat untuk membedakan informasi kredibel dinilai belum terbentuk secara menyeluruh.

Kedua, ketergantungan tinggi terhadap platform digital yang bertumpu pada trafik dan keterlibatan pengguna.

Neil bilang, pola tersebut memang tak secara langsung menciptakan disinformasi, namun mempercepat penyebaran konten bernuansa emosional yang kerap menjadi medium informasi menyesatkan.

Ketiga, regulasi yang masih bersifat reaktif dan penanganan kasus per kasus. Dalam situasi krisis, respons yang tidak seragam dapat memicu kebingungan publik.

Kata Neil, pertemuan ketiga faktor tersebut dengan teknologi AI berpotensi memperbesar risiko.

“Ketika tiga karakter itu bertemu dengan AI, dampaknya bukan lagi sporadis, tetapi bisa menjadi sistemik,” tuturnya.

Dalam forum itu, Founder dan CEO Kabar Grup Indonesia, Upi Asmaradhana mengatakan tantangan disinformasi di Indonesia timur memiliki konteks sosial dan politik yang berbeda dibanding wilayah barat dan tengah Indonesia.

“Itu kawasan yang dinamika politik dan demokrasinya berbeda, sehingga pendekatannya tidak bisa diseragamkan,” beber Upi Asmaradhana.

Sejak Maret 2025, jejaring media di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Gorontalo menggelar pertemuan di Makassar untuk merumuskan langkah bersama.

Dia menilai persoalan terbesar bukan hanya infrastruktur, tetapi literasi kognitif serta keberpihakan kebijakan terhadap kawasan tersebut.

Kolaborasi, kata dia, juga dijalin dengan Universitas Negeri Makassar dan Universitas Hasanuddin guna mendorong literasi teknologi berbasis AI.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi dan Penanggung Jawab Konde.co, Luviana Ariyanti menyoroti aspek ketimpangan gender dalam penguasaan teknologi dan produksi data. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai bentuk kolonisasi data.

“Teknologi bukan sekadar soal kemampuan teknis, tetapi juga tentang perspektif dan keberpihakan,” ucap Luviana.

Dia menjelaskan diskusi publik kerap terfokus pada angka adopsi teknologi tanpa membahas dampaknya terhadap kelompok rentan, termasuk kekerasan berbasis gender secara daring.

Country Director Indonesia dan Pacific BBC Media Action, Rachael McGuinn menyatakan bahwa  organisasinya berperan sebagai fasilitator dialog berbasis riset melalui proyek Public Interest Media and Healthy Information Environments (PIMHIE).

“Kami memulai dengan mendengarkan pengalaman audiens dalam menghadapi misinformasi dan disinformasi,” tutur Rachael.

Dikemukakan pula tantangan di Indonesia timur menunjukkan kebutuhan informasi yang tinggi dengan persoalan distribusi yang beragam.

Proyek PIMHIE merupakan kolaborasi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan BBC Media Action yang bertujuan memperkuat media kepentingan publik serta mendorong keberlanjutan bisnis media di era AI.

Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa ketahanan informasi nasional tidak cukup dibangun melalui perangkat teknologi semata.

Diperlukan literasi yang kuat, regulasi adaptif, perhatian terhadap ketimpangan wilayah, serta jurnalisme yang tetap berorientasi pada kepentingan publik. (*/ogy)

www.kasakkusuk.com

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

error: