SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Kota Samarinda mematangkan rencana pembangunan Pelabuhan Multipurpose sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan memperkokoh struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Proyek pelabuhan serbaguna ini dinilai berpotensi besar meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Titik Lokasi Terminal Multipurpose dipimpin Wali Kota Samarinda, Andi Harun di ruang rapat Wali Kota Lantai II Balaikota Samarinda pada Selasa, 27 Januari 2026.
Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Hero Mardanus Satyawan; Kepala Dinas Perhubungan Samarinda, Hotmarulitua Manalu, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam pertemuan itu, Andi Harun menegaskan, pembangunan pelabuhan multipurpose tak hanya diproyeksikan sebagai proyek infrastruktur, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal Kota Samarinda.
Dia bilang, potensi pendapatan dari aktivitas pelabuhan sangat besar, bahkan satu kapal dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp1 miliar setiap bulannya.
Dia menyebutkan, konsep pelabuhan multipurpose memungkinkan pelayanan berbagai komoditas, mulai dari minyak, air, batu bara, hingga logistik lainnya.
Hal ini, kata dia, berbeda dengan pelabuhan existing di Jalan Yos Sudarso Samarinda yang selama ini hanya difungsikan sebagai pelabuhan penumpang.
Menurutnya, pelabuhan multipurpose dirancang sebagai pusat logistik terintegrasi yang didukung fasilitas dan sarana penunjang, sehingga berfungsi sebagai simpul kegiatan ekonomi, bukan sekadar titik transit.
Dengan konsep itu, lanjut dia, APBD Samarinda ke depan diharapkan tak lagi sepenuhnya bergantung pada dinamika APBN.
Dari sisi pembiayaan, menurutnya, proyek Pelabuhan Multipurpose diperkirakan membutuhkan investasi minimal Rp700 miliar dan dapat mencapai hingga Rp900 miliar jika mencakup seluruh kawasan.
Karena itu, Pemerintah Kota Samarinda memilih skema pendanaan melalui investor, dengan porsi kepemilikan saham daerah sekitar 20–30 persen.
Apalagi, kata dia, pihak Samudra Indonesia telah menyatakan kesiapan berinvestasi. Dengan syarat seluruh aspek perencanaan dan legalitas harus jelas dan bersih.
Selain itu, dia juga mengingatkan agar perencanaan akses menuju pelabuhan tak bergantung pada satu jalur, guna mengantisipasi kendala teknis maupun regulasi.
Dengan demikian, pihaknya berharap kehadiran Pelabuhan Multipurpose mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat posisi Samarinda sebagai simpul logistik strategis di Kaltim.
“Proyek ini juga diproyeksikan berkontribusi terhadap rantai logistik nasional hingga global,” ucap Andi Harun.
Pelabuhan Multipurpose merupakan pelabuhan yang melayani beragam kegiatan dan komoditas, termasuk peti kemas, kargo curah, barang umum, kendaraan, dan penumpang.
Itu sebabnya, pelabuhan ini diproyeksikan menjadi pusat ekonomi baru yang mendukung arus barang dan jasa domestik maupun ekspor-impor. (sam/ute)
