SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Kota Samarinda mempercepat langkah pengendalian inflasi menyusul kenaikan inflasi daerah yang mencapai 3,42 persen.
Angka ini menempatkan Kota Samarinda pada kategori waspada atau “lampu kuning”, sehingga diperlukan intervensi lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Instruksi itu disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Ruang Rapat Wakil Wali Kota di Balai Kota Samarinda pada Senin, 22 Juni 2026.
“Inflasi adalah tanggung jawab bersama. Seluruh OPD harus bergerak sesuai tugas dan kewenangannya serta memperkuat sinergi untuk segera menurunkan angka inflasi,” ucap Saefuddin.
Rakor nasional tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir diikuti unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, Bulog, BPS, BUMN, BUMD, serta perangkat daerah terkait.
Berdasarkan pemantauan harga terbaru, sejumlah komoditas pangan menjadi penyumbang kenaikan inflasi.
Beberapa di antaranya adalah cabai merah, bawang merah, bawang putih, ikan tongkol, dan ikan layang.
Untuk mengendalikan kenaikan harga cabai, Saefuddin meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian meningkatkan dukungan kepada petani lokal agar produksi dalam daerah dapat bertambah dan mampu memenuhi kebutuhan pasar.
Selain itu, masyarakat juga didorong memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai secara mandiri sebagai salah satu langkah memperkuat ketahanan pangan keluarga.
“Upaya meningkatkan produksi lokal perlu dilakukan bersama agar ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi,” ujarnya.
Sementara untuk komoditas bawang merah dan bawang putih yang sebagian besar masih dipasok dari luar Samarinda, pemerintah menaruh perhatian pada kelancaran distribusi dan transportasi agar pasokan tetap tersedia dan harga tidak melonjak.
“Karena pasokan berasal dari luar daerah, pengendalian distribusi dan transportasi menjadi fokus utama agar harga tetap stabil,” kata Saefuddin.
Di sisi lain, Pemkot Samarinda memastikan ketersediaan cadangan pangan daerah masih dalam kondisi aman. Berdasarkan laporan Perum Bulog Samarinda, stok beras medium saat ini mencapai sekitar 5.000 ton, sedangkan minyak goreng tersedia sebanyak 50.000 liter.
Ketersediaan tersebut dinilai cukup untuk menjaga pasokan pangan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan, terutama saat terjadi fluktuasi harga pada sejumlah komoditas.
Pemerintah juga terus memperkuat pelaksanaan program Gelar Pangan Nusantara (GPN) yang dilaksanakan bersama Bulog. Sepanjang Juni 2026, kegiatan tersebut telah digelar sebanyak empat kali sebagai upaya menyediakan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Memasuki Juli mendatang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga akan menyalurkan bantuan kerawanan pangan kepada 420 kepala keluarga yang membutuhkan.
Saefuddin menekankan agar proses penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran melalui verifikasi data yang akurat di lapangan.
“Pastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Lakukan verifikasi langsung di lapangan agar tidak terjadi kesalahan penyaluran,” pesan politikus Partai Nasdem ini.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Samarinda, Marnabas Patiroy mengingatkan bahwa angka inflasi saat ini harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah karena telah memasuki kategori waspada.
“Posisi inflasi kita sudah berada pada lampu kuning. Karena itu, OPD terkait harus segera menyusun langkah konkret dan menjadwalkan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga komoditas,” ujarnya.
Pemerintah Kota Samarinda optimistis penguatan operasi pasar, pengawasan distribusi, peningkatan produksi pangan lokal, serta kolaborasi lintas sektor dapat menekan laju inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. (dsk/ute)
www.kasakkusuk.com
