BALIKPAPAN, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Provinsi Kaltim menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI dalam rangkaian pengawasan terhadap bank daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Pertemuan berlangsung di Harum Resort Balikpapan pada Kamis, 22 Januari 2026.
Kunjungan kerja tersebut difokuskan pada pendalaman peran Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara dalam mendorong perputaran ekonomi daerah, penguatan layanan perbankan, serta optimalisasi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.
Pada pertemuan itu, manajemen Bankaltimtara memaparkan rangkuman jawaban atas 13 pertanyaan yang telah disampaikan Komisi II DPR RI. Paparan itu kemudian dirangkum ke dalam lima pokok pembahasan utama sebagai bahan evaluasi dan pengawasan.
Lima pokok pembahasan itu meliputi peran Bankaltimtara dalam mendukung perputaran uang di daerah, penerapan digitalisasi dan inovasi layanan perbankan, jangkauan pelayanan di dua provinsi yakni Kaltim dan Kalimantan Utara hingga tingkat kabupaten dan kecamatan, pengembangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan modal dan kinerja keuangan bank dari tahun ke tahun.
Selain memaparkan kinerja, Bankaltimtara juga meminta masukan dari Komisi II DPR RI terkait langkah-langkah strategis pengelolaan modal agar mampu menghasilkan keuntungan yang optimal dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan pendapatan daerah.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kaltim. Dia berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat peran bank daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.
“Pemerintah Provinsi Kaltim menyambut baik kehadiran Komisi II DPR RI. Bahkan kami berharap ke depan seluruh komisi di DPR RI dapat berkunjung ke Kaltim untuk melihat langsung dinamika dan potensi daerah,” tutur Rudy Mas’ud.
Dia berharap bahwa hasil pertemuan ini mampu memberikan masukan konstruktif, terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan.
“Situasi ekonomi saat ini tidak sepenuhnya ideal dan tentu berdampak pada daerah. Karena itu, kami sangat mengharapkan masukan yang membangun dari Komisi II DPR RI, khususnya terkait peningkatan pendapatan daerah,” ucap politikus Partai Golkar ini.
Rudy Mas’ud juga menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltim tidak dapat sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang jumlahnya terbatas.
Meski demikian, kata dia, dana bagi hasil tetap menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu dikelola secara optimal agar perekonomian daerah terus tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebelumnya, rombongan Komisi II DPR RI tiba di Balikpapan melalui VIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan dan disambut langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim.
Kedatangan para legislator tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Gubernur Kaltim mengalungkan selendang manik khas Benua Etam kepada rombongan Komisi II DPR RI sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan adat daerah. (adp/ute)
