SANGATTA, KASAKKUSUK.com – DPRD dan Pemkab Kutai Timur telah menandatangani Nota Kesepakatan rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp9,9 triliun dalam rapat paripurna di ruang sidang utama dewan pada Jumat pagi, 19 September 2025.
Dengan demikian, Nota Kesepakatan ini jadi dasar bagi Tim Anggara Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemudian jadi dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2025. Rencananya dalam waktu dekat, APBD Perubahan Kutai Timur 2025 senilai Rp9,9 triliun disahkan.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi mengatakan Pemkab Kutai Timur akan membayar utang daerah senilai Rp1,3 miliar kepada pihak ketiga melalui APBD Perubahan 2025.
Utang pihak ketiga dimaksud yakni kontraktor dan penyedia jasa untuk proyek infrastruktur dan layanan publik dikerjakan pada 2024 dan belum dibayarkan.
Dia bilang pembayaran utang Pemda tersebut tidak dilakukan bertahap atau dicicil tapi langsung dilunasi.
“Utang Pemda kalau enggak salah Rp1,3 triliun. Begitu ketok (pengesahan APBD Perubahan 2025) sudah langsung dibayar,” ucap Mahyunadi kepada wartawan usai meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Timur pada Rabu, 24 September 2025.
Sebelumnya, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Sudirman Latif menjelaskan APBD Perubahan 2025 terdiri dari anggaran belanja senilai Rp9,9 triliun dan pendapatan Rp 9,8 triliun. Selisih anggaran tersebut ditutupi dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD 2025 sebelumnya.
Dia menyebutkan anggaran belanja difokuskan untuk menyelesaikan utang daerah. Selain itu, kata dia, anggaran tersebut juga digunakan untuk melaksanakan program prioritas bupati dan wakil bupati Kutai Timur di masing-masing OPD.
“Yang pertama tadi anggaran belanja kita ini memang difokuskan untuk menyelesaikan utang kita. Lalu kemudian ini terkait program prioritas bupati di masing-masing OPD,” kata Sudirman Latif usai penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 pada Jumat, 19 September 2025.
Dalam proses pembahasan, katanya, Badan Anggaran dan komisi DPRD telah memanggil OPD untuk membahas detail program prioritas yang merupakan tindak lanjut dari visi misi bupati yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dia menyebutkan program prioritas pemerintah daerah mencakup lima sektor utama, yaitu infrastruktur, pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta ketahanan pangan.
Mengenai pelaksanaan proyek fisik, pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan pengalaman tahun sebelumnya untuk menentukan program yang realistis dapat diselesaikan dalam tahun anggaran.
“Jadi sudah dikonfirmasikan ke OPD kesanggupannya seperti apa,” ujarnya.
Sudirman mengaku optimistis tidak akan terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun. Karena realisasi anggaran tahun ini menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Hingga bulan lalu, realisasi anggaran telah mencapai 57 persen.
“Biasanya di tahun kemarin sebelum perubahan itu progresnya masih minim. Kalau tahun ini sudah sudah lumayan sudah ada sekitar 57 sekian persen dari bulan lalu,” ungkapnya.
Menanggapi kekhawatiran Anggota DPRD Kutai Timur, Yulianus Palangiran yang pesimistis terhadap keterlambatan pengetukan anggaran, Sudirman menegaskan pemerintah tetap optimistis dapat melaksanakan program dengan baik.
Pemerintah berkomitmen melakukan rapat pengendalian kegiatan secara rutin dengan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.
Terkait kritik media mengenai pengadaan barang dan jasa yang kurang efektif seperti sepatu, tas, dan ransel, Sudirman mengakui masukan tersebut sangat positif dan telah menjadi perhatian dalam penyusunan prioritas anggaran.
“Iya, jadi itu saya bilang tadi pengaruh masukan dari teman-teman media itu sangat positif ya. Mana yang kontrolnya juga dari masyarakat,” paparnya. (qi/ute)
