DPRD Kutai Timur Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan di Kawasan PKP2B PT KPC

SANGATTA, KASAKKUSUK.com– Persoalan klaim kepemilikan tanah di sekitar kawasan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Kaltim Prima Coal (KPC) menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kutai Timur. Untuk mencari kejelasan dan mencegah konflik berkepanjangan, DPRD berencana memfasilitasi pertemuan antara masyarakat, perusahaan, dan kementerian terkait guna membahas status serta dasar hukum pengelolaan lahan tersebut.

Langkah ini diambil setelah muncul keluhan dari sejumlah warga yang mengaku memiliki hak atas bidang tanah di kawasan tersebut. Di sisi lain, beberapa lahan disebut telah tercatat sebagai aset pemerintah pusat atas nama kementerian. Perbedaan klaim ini dinilai perlu segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun gesekan antara masyarakat dan pemerintah.

Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi mengatakan, pihaknya perlu mendapatkan penjelasan menyeluruh sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Menurutnya, kepastian status tanah menjadi hal penting, terutama karena terdapat kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan sekaligus keberadaan aset negara yang memiliki ketentuan pengelolaan tersendiri.

“Ini perlu kita pahami terlebih dahulu. Jangan sampai masyarakat merasa memiliki hak atas tanah, sementara di sisi lain ada aset pemerintah pusat. Kita tidak ingin persoalan ini justru membenturkan masyarakat dengan kementerian maupun pemerintah daerah,” ujar Jimmi.

Jimmi menjelaskan, DPRD belum melakukan pemantauan secara khusus terhadap persoalan aset negara di kawasan tersebut. Informasi mengenai persoalan lahan itu baru diketahuinya dalam beberapa bulan terakhir setelah adanya penyampaian keluhan dari masyarakat.

Sejumlah titik yang menjadi perhatian berada di sekitar kawasan Route 9, termasuk area di sekitar jalan dan permukiman warga. Di lokasi tersebut, terdapat masyarakat yang masih mengklaim kepemilikan tanah. Sementara itu, beberapa bidang lainnya disebut berkaitan dengan proses pembebasan lahan.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, DPRD membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keberatan maupun memberikan keterangan mengenai riwayat kepemilikan tanah. Setelah memperoleh informasi dari warga, DPRD akan berupaya menghadirkan kementerian atau instansi pemerintah pusat yang memiliki kewenangan atas aset tersebut.

“Kita undang masyarakat terlebih dahulu supaya persoalannya bisa difasilitasi. Setelah itu, kementerian mana yang terkait, kita minta hadir untuk menjelaskan bagaimana aturan dan status lahannya,” katanya.

Melalui pertemuan lintas pihak tersebut, DPRD berharap masyarakat mendapatkan penjelasan langsung mengenai status lahan, termasuk dasar hukum pencatatan aset pemerintah pusat. Kejelasan ini diperlukan agar setiap pihak memahami hak, kewajiban, serta batas kewenangannya dalam pengelolaan kawasan.

Dia menilai, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan klaim kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut bagaimana aset pemerintah pusat yang berada di wilayah Kutai Timur dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai peluang pemanfaatan aset agar keberadaannya turut memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.

Dia juga menyinggung potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan lahan di kawasan PKP2B. Dalam pembahasan yang disampaikannya, nilai potensi penerimaan tersebut berkisar Rp10 miliar per tahun.

Potensi tersebut, menurut Jimmi, dapat menjadi salah satu hal yang dibicarakan bersama pemerintah pusat. DPRD membuka kemungkinan adanya pengaturan pemanfaatan aset yang memberikan manfaat lebih besar bagi daerah, termasuk peluang pengelolaan oleh pemerintah daerah apabila secara hukum dan ketentuan yang berlaku memungkinkan.

“Kalau pengelolaannya bisa memberikan manfaat lebih besar bagi daerah, tentu itu perlu kita perjuangkan. Namun, semuanya harus dibicarakan dengan kementerian terkait dan tetap mengikuti aturan,” jelasnya.

Dia menegaskan, setiap opsi pemanfaatan lahan harus terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan hukum mengenai aset negara. Karena itu, koordinasi dengan kementerian yang berwenang menjadi bagian penting sebelum ada keputusan terkait pengelolaan maupun pemanfaatannya.

DPRD Kutai Timur berharap rencana pertemuan tersebut dapat mempertemukan kepentingan masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan dalam satu forum pembahasan. Dengan adanya penjelasan terbuka dari instansi berwenang, persoalan klaim tanah di sekitar kawasan PKP2B PT KPC diharapkan memperoleh kepastian.

Selain memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat, penyelesaian persoalan ini juga diharapkan membuka peluang pemanfaatan aset pemerintah pusat secara lebih optimal untuk mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Kutai Timur. (adv)

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: