
DPRD Kutai Timur Soroti Ketimpangan Dana Bagi Hasil, Hak Rp1,2 Triliun Disebut Baru Ditransfer Rp60 Miliar
SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Ketergantungan terhadap dana bagi hasil (DBH) masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam membiayai pembangunan daerah. Besarnya potensi penerimaan dari sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan, dinilai belum sebanding dengan dana yang diterima daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, yang menilai mekanisme pembagian penerimaan pusat dan daerah perlu dievaluasi.
Dia mengungkapkan, berdasarkan perhitungannya, terdapat potensi hak DBH Kutai Timur yang mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Namun, dana yang ditransfer pemerintah pusat disebut baru berada di kisaran Rp60 miliar lebih. Selisih tersebut dinilai cukup besar dan berdampak terhadap kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.
“Seharusnya sekitar Rp1,2 triliun menjadi hak kita, tetapi yang ditransfer pemerintah pusat baru sekitar Rp60 miliar lebih. Jaraknya sangat jauh. Ini yang kita rasakan sebagai persoalan ketidakadilan,” ujarnya.
Menurut Jimmi, persoalan DBH bukan sekadar menyangkut besaran penerimaan daerah, melainkan juga berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah kabupaten menyediakan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai daerah yang memiliki aktivitas ekonomi cukup besar dari sektor pertambangan, Kutai Timur membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk mengembangkan berbagai sektor pembangunan. Infrastruktur seperti jalan, sarana transportasi, serta fasilitas pendukung kegiatan ekonomi menjadi kebutuhan penting agar potensi wilayah dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dia menjelaskan, ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat membantu masyarakat meningkatkan produktivitas, baik dalam sektor pertanian maupun kegiatan usaha lainnya. Akses transportasi yang baik juga mempermudah distribusi hasil produksi sehingga kegiatan ekonomi masyarakat dapat berkembang.
Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, terutama di wilayah yang masih memiliki akses terbatas menuju pusat perdagangan dan pelayanan publik.
Dia menilai, perhatian pemerintah pusat terhadap daerah penghasil sumber daya alam perlu ditingkatkan. Menurutnya, apabila kemampuan keuangan daerah belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan pembangunan, dukungan pemerintah pusat melalui pembangunan infrastruktur juga perlu diperluas.
Selama ini, pembangunan yang dirasakan masyarakat dinilai masih banyak berfokus pada perbaikan jalan poros. Sementara itu, kebutuhan infrastruktur di tingkat kecamatan hingga kawasan permukiman masih belum sepenuhnya terpenuhi.
Persoalan tersebut semakin kompleks karena kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) Kutai Timur masih terbatas. Jimmi menyebut PAD daerah masih berada di bawah Rp500 miliar, sedangkan kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), diperkirakan mencapai sekitar Rp1,9 triliun.
“Untuk operasional pegawai saja, termasuk PPPK, sekitar Rp1,9 triliun. Sementara PAD kita masih di bawah Rp500 miliar. Artinya, kemampuan pendapatan daerah memang masih jauh dari kebutuhan,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan ruang fiskal dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat pun menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan daerah menjalankan program sesuai kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, upaya meningkatkan PAD juga tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara leluasa oleh pemerintah kabupaten. Jimmi menjelaskan, sejumlah sumber penerimaan, termasuk sektor pajak dan perizinan tertentu, berada dalam kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Dengan keterbatasan kewenangan tersebut, pemerintah kabupaten membutuhkan dukungan kebijakan yang dapat memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya.
Karena itu, Jimmi mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap mekanisme pembagian penerimaan antara pusat dan daerah, khususnya bagi wilayah penghasil sumber daya alam. Ia berharap potensi ekonomi yang dihasilkan dari Kutai Timur dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembiayaan pembangunan daerah.
Menurutnya, pemerataan pembangunan perlu didukung kebijakan fiskal yang mempertimbangkan kebutuhan dan kontribusi masing-masing daerah. Dengan dukungan anggaran yang lebih memadai, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dia berharap persoalan DBH dan keterbatasan fiskal daerah mendapat perhatian pemerintah pusat agar pembangunan di Kutai Timur sebagai salah satu wilayah penghasil sumber daya alam dapat berjalan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (adv)
![]()


Leave a Reply