Komisi A Soroti Aturan Perusahaan PT Bagong, Minta Perlindungan Hak Pekerja Dievaluasi

SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Perlindungan hak pekerja dalam hubungan industrial di Kabupaten Kutai Timur kembali menjadi perhatian Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur, Eddi Palinggi. Dia menyoroti penerapan peraturan perusahaan yang dinilai perlu dievaluasi apabila terdapat ketentuan yang belum sesuai dengan standar normatif dalam perundang-undangan ketenagakerjaan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah peraturan perusahaan PT Bagong yang sebelumnya telah mendapatkan pengesahan dari instansi ketenagakerjaan setempat. Dia meminta agar sejumlah ketentuan di dalam aturan internal tersebut dikaji kembali, terutama jika ditemukan poin yang dinilai belum memberikan perlindungan memadai bagi pekerja.

Menurutnya, peraturan perusahaan seharusnya tidak hanya menjadi pedoman hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan, tetapi juga memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Karena itu, setiap ketentuan yang disusun perusahaan harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pertemuan yang turut melibatkan perwakilan serikat pekerja, Eddi meminta agar organisasi pekerja ikut mencermati isi peraturan perusahaan tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mengidentifikasi ketentuan yang berpotensi tidak sejalan dengan standar perlindungan tenaga kerja.

“Saya kemarin meminta teman-teman serikat pekerja mengkaji mana saja ketentuan yang tidak sesuai. Kalau ada aturan yang berada di bawah norma undang-undang, itu harus segera dievaluasi,” ucap Eddi.

Dia menilai, proses pengesahan peraturan perusahaan perlu dilakukan secara cermat. Jangan sampai aturan internal yang seharusnya menjadi pedoman hubungan kerja justru memuat ketentuan yang mengurangi hak-hak pekerja sebagaimana telah dijamin oleh undang-undang.

Dia juga menegaskan bahwa keberadaan peraturan perusahaan semestinya memberikan pengaturan yang lebih jelas dan meningkatkan perlindungan bagi karyawan. Dengan demikian, perusahaan tidak sekadar memiliki dokumen administratif, tetapi juga memastikan aturan tersebut memberikan manfaat bagi pekerja.

“Peraturan perusahaan itu keberadaannya harus lebih baik daripada undang-undang. Kalau hanya selevel dengan undang-undang, ya tidak perlu ada peraturan perusahaan,” tegas Eddi.

Selain menyoroti aturan internal perusahaan, Eddi mengungkapkan bahwa persoalan ketenagakerjaan di Kutai Timur juga mencakup berbagai keluhan pekerja yang selama ini muncul dalam hubungan industrial.

Beberapa persoalan yang kerap disampaikan kepadanya antara lain upah yang dinilai masih rendah, hak-hak normatif yang belum terpenuhi, hingga penerapan sistem kerja kontrak yang dianggap belum memberikan kepastian dan perlindungan secara memadai.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena perlindungan tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan kesempatan memperoleh pekerjaan. Setelah bekerja, karyawan juga berhak mendapatkan pemenuhan hak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia menyebut, dirinya sebelumnya pernah memfasilitasi sejumlah persoalan ketenagakerjaan melalui proses mediasi bersama pihak-pihak terkait. Salah satunya menyangkut permasalahan yang melibatkan PT Bagong.

Dalam penyelesaian persoalan hubungan industrial, dia menilai komunikasi antara perusahaan, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting. Masing-masing pihak perlu membuka ruang dialog agar permasalahan dapat dibahas dan diselesaikan sesuai ketentuan.

Karena itu, dia berharap instansi ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Timur dapat melakukan evaluasi terhadap peraturan perusahaan yang dipersoalkan. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap ketentuan yang diterapkan perusahaan tidak bertentangan dengan standar perlindungan pekerja.

Pihaknya juga mendorong agar pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ketenagakerjaan terus diperhatikan. Dengan begitu, persoalan mengenai upah, pemenuhan hak normatif, maupun sistem hubungan kerja dapat ditangani melalui mekanisme yang sesuai.

Karena itu, dia berharap evaluasi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki hubungan industrial di Kutai Timur. Peraturan perusahaan diharapkan mampu memberikan kepastian bagi perusahaan sekaligus menjamin pekerja memperoleh hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya komunikasi dan pengawasan dari seluruh pihak, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan diharapkan dapat berjalan lebih terarah sehingga hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja tetap berlangsung dengan memperhatikan ketentuan serta perlindungan hak masing-masing pihak. (adv)

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: