
DPRD Kutai Timur Soroti Pergeseran Anggaran Rp276 Miliar dalam APBD Perubahan 2026
SANGATTA, KASAKKUSUK.COM – Pergeseran anggaran sebesar Rp276 miliar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan dari anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman. Ia mempertanyakan mekanisme pengalihan anggaran tersebut karena dinilai tidak dibahas secara terperinci bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, meskipun nilainya cukup besar dan menyangkut sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Persoalan ini menjadi perhatian karena anggaran yang sebelumnya dipangkas dari berbagai OPD disebut justru dialihkan untuk membiayai sejumlah program baru. Padahal, dalam pembahasan awal, rasionalisasi anggaran disampaikan pemerintah daerah sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan pembayaran kewajiban atau utang pemerintah.
Faizal mengaku menemukan adanya ketidaksesuaian antara penjelasan awal pemerintah daerah dan penggunaan anggaran setelah dilakukan penelusuran terhadap dokumen APBD Perubahan 2026.
“Alasannya rasionalisasi itu untuk membayar utang. Tetapi setelah saya cek, anggaran sekitar Rp276 miliar yang dipotong dari OPD ternyata justru dibikinkan program baru. Ini yang saya pertanyakan,” ujarnya.
Menurut Faizal, pengurangan anggaran tersebut menyasar 44 OPD. Sejumlah alokasi yang terdampak meliputi kegiatan perangkat daerah, dana desa, hingga dana operasional untuk lingkungan rukun tetangga (RT).
Salah satu pos yang menjadi perhatiannya adalah alokasi dana RT. Anggaran yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp250 juta disebut mengalami pemangkasan menjadi Rp100 juta dalam proses rasionalisasi.
Namun, dalam APBD Perubahan, pemerintah daerah kembali mengalokasikan tambahan Rp150 juta sehingga dana RT tersebut kembali ke angka awal, yakni Rp250 juta.
Bagi Faizal, rangkaian perubahan itu perlu dijelaskan secara terbuka. Ia menilai DPRD perlu mengetahui alasan pemangkasan, dasar kebijakan pergeseran, hingga mekanisme pengalokasian kembali anggaran tersebut.
Selain dana RT, ia juga menyoroti penambahan anggaran pada sejumlah kegiatan lain. Salah satunya kegiatan swakelola yang menurut keterangannya mengalami peningkatan sekitar Rp37 miliar.
Faizal mengaku telah menyampaikan keberatan dalam rapat pembahasan Banggar DPRD. Ia meminta agar persoalan pergeseran anggaran yang tidak dibahas secara mendalam tersebut dicantumkan dalam laporan hasil pembahasan sebagai catatan resmi.
“Saya sudah sampaikan, catat dalam laporan Banggar bahwa saya tidak menerima hal-hal yang tidak pernah dibahas. Anggaran Rp276 miliar itu tidak pernah kami bahas secara terperinci dalam rapat Banggar,” tegasnya.
Ia menjelaskan, proses pembahasan APBD Perubahan 2026 berlangsung dalam waktu relatif terbatas. Sejumlah agenda rapat harus diselesaikan dalam waktu singkat sehingga pembahasan secara mendalam terhadap seluruh perubahan alokasi anggaran dinilai belum dapat dilakukan secara maksimal.
Meski menyampaikan keberatan, Faizal mengakui tetap mendorong pengesahan APBD Perubahan. Pertimbangannya, terdapat sejumlah program yang dinilai penting bagi masyarakat dan perlu segera dijalankan, salah satunya program beasiswa.
Namun, menurutnya, keputusan untuk mendukung pengesahan APBD Perubahan tidak serta-merta berarti menyetujui seluruh proses pergeseran anggaran yang sebelumnya berlangsung tanpa catatan. Ia menegaskan, setiap perubahan penggunaan uang daerah tetap harus melalui mekanisme pembahasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam proses tersebut, Faizal bahkan sempat mengusulkan penggunaan hak interpelasi DPRD. Hak tersebut dimaksudkan untuk meminta penjelasan resmi pemerintah daerah mengenai kebijakan pergeseran anggaran sebesar Rp276 miliar.
Akan tetapi, usulan tersebut tidak berlanjut karena belum memperoleh dukungan tanda tangan anggota DPRD sesuai kebutuhan untuk mengajukan hak interpelasi.
Karena itu, Faizal kembali meminta pemerintah daerah membuka rincian pergeseran anggaran secara transparan. Penjelasan tersebut, menurutnya, harus mencakup daftar program baru, besaran alokasi, serta sumber pembiayaan yang digunakan setelah adanya pengurangan anggaran di sejumlah OPD.
Ia menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Setiap perubahan anggaran harus dapat ditelusuri, mulai dari proses perencanaan, pembahasan bersama legislatif, hingga pelaksanaannya.
“Jangan sampai DPRD hanya diminta mengesahkan anggaran, tetapi perubahan yang terjadi sebelumnya tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Ini menyangkut tanggung jawab penggunaan uang daerah,” paparnya.
Faizal berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan menyeluruh agar tidak muncul persoalan serupa dalam pembahasan anggaran berikutnya. Menurutnya, besarnya anggaran yang dialihkan harus diimbangi dengan proses administrasi dan pembahasan yang transparan.
Sorotan terhadap pergeseran Rp276 miliar tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya keterlibatan DPRD dalam mengawasi setiap perubahan APBD. Dengan mekanisme pembahasan yang terbuka dan akuntabel, penggunaan anggaran daerah diharapkan tetap berjalan sesuai perencanaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. (adv)
![]()


Leave a Reply