Gubernur Kaltim Perjuangkan Pemerataan Listrik Hingga Pelosok Desa

JAKARTA, KASAKKUSUK.com – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik untuk menjangkau desa-desa yang hingga kini belum mendapatkan layanan listrik PT PLN (Persero).

Dorongan tersebut disampaikan Rudy Mas’ud dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN pada Desa Belum Berlistrik di Kalimantan Timur berlangsung di Ruang Serbaguna Samaun Samadikun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 14 September 2026.

Dalam rapat dihadiri Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno itu, Rudy menekankan bahwa pembangunan yang inklusif harus diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses listrik yang merata dan memiliki keandalan pasokan.

Rudy menyebut Kaltim selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil energi terbesar di Indonesia, terutama minyak, gas, dan batu bara. Namun, menurut dia, kondisi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di wilayah pedesaan.

“Kaltim ini lumbungnya energi, Pak Dirjen. Tapi listrik kita belum semua menikmati. Bukan hanya teraliri, tapi juga harus andal. Tidak seperti hari ini, listrik gantian hidup, bukan gantian mati,” ucap Rudy.

Dia menilai persoalan kelistrikan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Ketersediaan listrik yang stabil juga menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan daya tarik investasi di daerah.

Dia bilang, pasokan listrik yang tidak andal dapat menghambat aktivitas masyarakat sekaligus mengganggu pelaksanaan proyek investasi yang membutuhkan kepastian energi.

“Listrik sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat dan mendorong gairah investasi,” ujar politikus Partai Golkar ini.

Berdasarkan data disampaikan Rudy, pada akhir 2025 Kaltim memiliki 1.038 desa/kelurahan. Dari jumlah tersebut, masih terdapat 109 desa yang belum teraliri listrik PLN.

Selain persoalan desa yang belum mendapatkan sambungan listrik PLN, kebutuhan pembangunan jaringan antardesa dan antardusun juga masih cukup besar. Total kebutuhan jaringan yang belum teraliri listrik PLN mencapai sekitar 926,55 kilometer sirkuit (kms).

Kondisi tersebut berdampak pada 58.725 kepala keluarga (KK) yang belum menikmati layanan listrik PLN.

Pemprov Kaltim sebelumnya telah melakukan intervensi untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satu langkah yang ditempuh pada 2025 adalah menjalankan Program Pra-PLN.

Melalui program tersebut, Pemprov Kaltim antara lain memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Alat Penyalur Daya Listrik (Apdal) di 13 desa yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memperluas akses energi bagi masyarakat sembari mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik PLN di wilayah yang belum terjangkau.

Bagi Rudy, pemerataan listrik bukan hanya persoalan penyediaan infrastruktur, tapi juga bagian dari upaya memastikan masyarakat Kaltim memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, sekaligus menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi kegiatan ekonomi dan investasi. (adp)

www.kasakkusuk.com