Sangkulirang Berpotensi Tsunami, BPBD Kutai Timur Dorong Sistem Mitigasi dan Peringatan Dini

SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Kabupaten Kutai Timur ternyata memiliki potensi tsunami, terutama di wilayah pesisir Kecamatan Sangkulirang.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Timur, Sulastin mendorong penyiapan sistem mitigasi menghadapi potensi tsunami di Kecamatan Sangkulirang.

Sulastin bukang, langkah tersebut diperlukan karena wilayah pesisir tersebut memiliki catatan sejarah tsunami yang diperkirakan terjadi sekitar 100 hingga 110 tahun lalu.

Informasi mengenai potensi tersebut diperoleh BPBD Kutai Timur dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Catatan sejarah tersebut menjadi perhatian karena aktivitas kegempaan masih terjadi di kawasan tersebut.

Sulastin mengungkapkan, potensi tsunami di Sangkulirang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya dalam menyiapkan langkah mitigasi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

“Kutai Timur sekarang ini, mohon maaf, dalam keadaan tidak baik-baik saja, karena ada histori tsunami di Sangkulirang,” beber Sulastin kepada KASAKKUSUK.com di ruang kerjanya pada Jumat, 4 September 2026.

Menurut Sulastin, informasi tersebut menjadi dasar bagi BPBD untuk mendorong penguatan kesiapsiagaan masyarakat.

“Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah menginisiasi kunjungan Komisi C DPRD Kutai Timur ke BMKG untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kondisi dan potensi ancaman bencana tersebut,” ucap Sulastin.

Kunjungan itu, kata dia, juga diarahkan untuk memastikan kebijakan penganggaran daerah terkait mitigasi bencana dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Dengan demikian, anggaran yang disiapkan pemerintah daerah dapat mendukung kebutuhan mitigasi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga di kawasan pesisir yang berpotensi terdampak.

Sulastin menjelaskan, aktivitas kegempaan di kawasan tersebut sebenarnya cukup sering terjadi. Namun, sebagian aktivitas gempa berada pada kedalaman sekitar 50 hingga 60 kilometer sehingga dampaknya belum terlalu dirasakan masyarakat.

Meski kondisi tersebut belum menimbulkan dampak besar yang dirasakan warga, BPBD Kutai Timur tetap mengambil langkah antisipasi.

Laporan tertulis mengenai potensi risiko tersebut telah disampaikan kepada Bupati Kutai Timur sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan penanggulangan bencana.

Dia menilai kesiapsiagaan perlu dibangun sebelum terjadi bencana. Salah satu kebutuhan utama yang didorong adalah tersedianya sistem peringatan dini tsunami.

“Termasuk sirene yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat ketika terdapat ancaman,” tutur Sulastin.

Selain sistem peringatan dini, lanjut dia, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan titik kumpul serta jalur evakuasi yang jelas.

“Infrastruktur mitigasi itu harus didukung dengan pemahaman masyarakat agar warga mengetahui tindakan yang harus dilakukan apabila peringatan tsunami dikeluarkan,” harap Sulastin.

Simulasi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapan masyarakat pesisir. Melalui latihan secara berkala, warga dapat memahami jalur evakuasi, lokasi titik kumpul serta prosedur penyelamatan ketika terjadi kondisi darurat.

Namun, hingga kini simulasi lapangan bersama BMKG belum terlaksana. Sulastin menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan kewenangan pelaksanaan kegiatan yang berada di tingkat pemerintah pusat.

Karena itu, BPBD Kutai Timur berencana mengambil peran sebagai fasilitator untuk mendorong agar koordinasi tersebut dapat segera diwujudkan di daerah.

Dengan keterlibatan pemerintah daerah, proses persiapan simulasi diharapkan dapat lebih mudah dikoordinasikan bersama pihak terkait.

Langkah mitigasi tersebut dinilai penting mengingat potensi bencana tsunami tidak dapat sepenuhnya dihilangkan.

“Pemerintah hanya dapat memperkuat kesiapsiagaan, sistem peringatan dan kapasitas masyarakat agar risiko korban maupun dampak bencana dapat ditekan apabila ancaman benar-benar terjadi,” jelas Sulastin. (adv)

www.kasakkusuk.com