SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Keluhan terkait akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi kembali mencuat di Kota Samarinda.
Kali ini, suara keberatan datang dari Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Samarinda, Sugaswati, yang mengaku berulang kali tidak mendapatkan solar subsidi di SPBU kawasan Jalan PM Noor meski kendaraan yang digunakannya mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.
Sugaswati mengungkapkan, kendaraan Mitsubishi L300 miliknya selama ini difungsikan untuk membantu mobilitas warga yang membutuhkan penanganan sosial, termasuk mengantar masyarakat terlantar ke rumah sakit, rumah singgah, hingga panti sosial.
Namun sejak April 2026, ia mengaku kesulitan memperoleh solar subsidi karena kuota yang tersedia selalu dinyatakan habis.
“Mobil ini saya gunakan untuk kegiatan sosial. Tetapi sejak April saya beberapa kali mencoba membeli solar subsidi dan selalu kehabisan,” kata Sugaswati pada Kamis, 18 Juni 2026.
Menurutnya, pengalaman serupa kembali terjadi pada Kamis pagi saat ia datang ke SPBU sekitar pukul 06.00 Wita. Meski kondisi lokasi pengisian dinilainya tidak terlalu ramai, petugas menyampaikan bahwa kuota solar subsidi untuk hari itu telah habis. Ia juga mendapat informasi bahwa masyarakat harus datang lebih awal untuk memperoleh jatah pengisian.
Selain persoalan kuota, Sugaswati menyoroti mekanisme pengambilan kupon yang menurutnya perlu mendapat perhatian.
Dia mempertanyakan adanya informasi bahwa kupon pengisian solar dapat diambil oleh pihak lain dengan menggunakan identitas pemilik kendaraan.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kejelasan aturan dan penerapannya di lapangan. Jangan sampai pihak yang benar-benar membutuhkan untuk kepentingan sosial justru dipersulit,” tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Pengawas SPBU Jalan PM Noor, Agus menjelaskan bahwa sistem kupon diterapkan sebagai upaya mengendalikan antrean kendaraan yang sebelumnya kerap memadati badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.
Dia menjelaskan setiap kupon telah disesuaikan dengan jadwal pengisian serta barcode kendaraan yang terdaftar dalam sistem.
Menurut Agus, mekanisme tersebut dibuat untuk memastikan proses distribusi berlangsung lebih tertib.
Terkait dugaan pengambilan kupon oleh pihak lain, Agus menyebut praktik tersebut biasanya dilakukan oleh kerabat atau tetangga yang membantu pemilik kendaraan yang tidak dapat hadir saat antrean dibuka.
“Biasanya pemilik kendaraan yang tidak sempat antre meminta bantuan saudara atau tetangga untuk mengambil kupon menggunakan KTP dan barcode miliknya. Selama data sesuai, tetap kami layani,” ujar Agus.
Dia mengaku saat ini terdapat hampir 1.000 KTP yang tercatat dalam sistem antrean pengisian solar subsidi. Sebagian besar berasal dari warga yang berdomisili di sekitar wilayah pelayanan SPBU tersebut.
Tingginya jumlah pemohon, lanjut Agus, membuat pembagian kupon kerap ditutup lebih awal. Bahkan pada sejumlah hari, kuota harian telah terpenuhi sebelum pukul 07.30 WITA.
Keluhan yang disampaikan pekerja sosial tersebut kembali memunculkan perhatian terhadap efektivitas distribusi BBM bersubsidi di Samarinda.
Masyarakat berharap mekanisme yang diterapkan dapat semakin transparan, mudah dipahami, serta mampu memastikan penyaluran solar subsidi benar-benar menjangkau pihak yang berhak dan membutuhkan. (mn/ute)
www.kasakkusuk.com
