SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Aliansi Perjuangan Masyarakat (APM) Kaltim berencana menggelar unjuk rasa selama empat hari berturut-turut pada 20–23 April 2026. Aksi ini akan dipusatkan di kantor Gubernur dan gedung DPRD Provinsi Kaltim dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai daerah.
Konsolidasi aksi disebut melibatkan lintas elemen masyarakat dari sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Berau, Kutai Timur, hingga Kutai Kartanegara.
Koordinator Lapangan APM Kaltim, Erly Sopiansya mengatakan aksi ini merupakan respons atas keresahan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Kaltim.
“APM Kaltim menyoroti sejumlah isu strategis, salah satunya terkait dugaan dinasti politik di Benua Etam dan komitmen dalam melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” tegas Erly pada Minggu, 12 April 2026.
Selain isu politik dinasti, massa juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai belum tepat sasaran, serta minimnya ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil.
Aksi ini disebut akan diikuti beragam kelompok, mulai dari organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, hingga komunitas ojek dan taksi daring. Tak cuma itu, kelompok perempuan dan penyandang disabilitas juga dikabarkan turut ambil bagian.
Erly menegaskan gerakan ini lahir dari inisiatif masyarakat tanpa keterlibatan kepentingan politik tertentu.
“Ada yang menyampaikan akan datang bersama keluarga, ada komunitas perempuan, majelis, hingga kelompok disabilitas. Ini menunjukkan bahwa isu yang diangkat dirasakan luas oleh masyarakat,” katanya.
Dia juga mengungkap adanya indikasi upaya meredam rencana aksi melalui pendekatan kepada sejumlah elemen masyarakat.
Namun, menurutnya, hal itu tidak memengaruhi soliditas aliansi.
“Kami mendapatkan informasi adanya upaya pendekatan ke sejumlah elemen masyarakat. Tapi bagi kami, yang dibutuhkan adalah solusi konkret, bukan sekadar pertemuan,” ucap Erly.
Meski membawa kritik tajam, APM Kaltim memastikan aksi akan berlangsung damai dan tertib. Massa berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif di Samarinda, sembari menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Melalui aksi ini, APM Kaltim berharap pemerintah provinsi bersama DPRD dapat lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan kebijakan publik demi kepentingan masyarakat luas. (*/mn/ute)
www.kasakkusuk.com
