Andi Harun Tegaskan Sikap Pemkot Samarinda Soal Polemik JKN
SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun memberikan penjelasan terkait polemik pengalihan beban iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam forum dialog terbuka digelar DPD KNPI Samarinda di Kafe Bagios, Samarinda pada Selasa malam, 14 April 2026.
Dalam forum yang membahas nasib puluhan ribu warga kurang mampu tersebut, Andi Harun menyampaikan bahwa persoalan JKN tidak semata berkaitan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah, melainkan menyangkut tata kelola kebijakan yang harus berjalan sesuai aturan.
“Ini bukan soal mampu atau tidak. Ini soal bagaimana kebijakan dijalankan dengan benar,” ujar Andi Harun di hadapan peserta dialog.
Andi Harun menyebutkan, terdapat sebanyak 49.742 peserta JKN yang sebelumnya menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi Kaltim berdasarkan regulasi telah ditetapkan sejak 2019 melalui Peraturan Gubernur Kaltim.
Menurutnya, kebijakan baru yang muncul belakangan perlu dikaji secara prosedural agar tidak menyalahi mekanisme yang berlaku.
Karena itu, dia menekankan pentingnya menjaga tertib administrasi dalam pengambilan keputusan publik.
“Yang kami sampaikan adalah kontribusi pemikiran agar kebijakan tetap berada dalam koridor hukum,” ucap Andi Harun.
Dia juga menegaskan, sikap Pemerintah Kota Samarinda bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan, melainkan upaya memastikan setiap keputusan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia mengingatkan bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan tanpa pembahasan kolektif berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah ditetapkan dan sedang berjalan.
Meski demikian, dia memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, khususnya terkait akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu.
“Kalau pun harus dikembalikan sekarang, kami tetap berupaya maksimal. Karena ini menyangkut hak dasar warga,” tegasnya.
Dialog tersebut juga menjadi ruang klarifikasi bagi publik mengenai pentingnya komunikasi antarpemerintah yang setara serta berbasis pada prosedur yang berlaku.
Dia berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi isu politik. “Ini murni soal tata kelola pemerintahan, bukan hal lain,” ujar Andi Harun.
Forum yang berlangsung dalam suasana diskusi terbuka itu juga dihadiri sejumlah narasumber antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin; Pakar Ekonomi Unmul, Purwadi; dan Pakar Hukum Unmul, Warkhatun Najidah.
Dialog ini menegaskan bahwa kebijakan publik perlu dibangun secara terukur, transparan, dan berpijak pada kepastian hukum demi menjamin hak masyarakat. (sam/ute)
Leave a Reply