Pemkot Samarinda Matangkan Prioritas Belanja Hadapi Efisiensi Anggaran

SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengumpulkan pimpinan perangkat daerah hingga jajaran kecamatan dan kelurahan untuk membahas arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Rapat koordinasi berlangsung di GOR Segiri Samarinda pada Kamis sore, 29 Oktober 2026 itu difokuskan pada upaya memastikan belanja pemerintah tetap efektif dan tepat sasaran di tengah keterbatasan fiskal.

Dalam pertemuan, Andi Harun meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memahami kondisi keuangan daerah sebelum menyusun program dan kebutuhan anggaran untuk tahun mendatang.

Dia menegaskan, kebijakan efisiensi tidak boleh dipahami sebatas pemangkasan pengeluaran. Lebih dari itu, setiap alokasi anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, kata dia, perencanaan belanja perlu disusun berdasarkan skala prioritas, kebutuhan riil, serta dampaknya terhadap pelayanan publik.

Pemahaman mengenai kondisi fiskal daerah, menurutnya, juga harus menjangkau seluruh unit kerja, termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Hal tersebut mencakup Puskesmas di bawah Dinas Kesehatan serta sekolah-sekolah yang berada dalam koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Langkah ini dilakukan agar kebijakan efisiensi dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten hingga ke unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” ucap politikus Partai Gerindra ini.

Dia bilang, Pemkot Samarinda telah berupaya melakukan mitigasi sejak dini agar penyesuaian anggaran tak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan dasar. Sebaliknya, keterbatasan kapasitas fiskal diharapkan mendorong peningkatan disiplin anggaran dan ketepatan perencanaan program.

Dengan belanja yang lebih selektif, setiap rupiah dalam APBD diharapkan digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai kebutuhan prioritas daerah.

Andi Harun juga menekankan pentingnya kesamaan pemahaman di seluruh tingkatan pemerintahan dalam menghadapi tantangan keuangan daerah.

“Perencanaan yang matang dinilai menjadi salah satu kunci agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan pelayanan publik,” tutur Andi Harun. (dkf/ogy)

www.kasakkusuk.com