Wawali Samarinda Ingatkan Pejabat Utamakan Pelayanan, Bukan Kenikmatan Jabatan

SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri mengingatkan para pejabat administrator agar tidak memandang jabatan sebagai simbol kekuasaan maupun kebanggaan pribadi.

Sebaliknya, kata dia, setiap amanah yang diberikan harus dimaknai sebagai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Saefuddin saat menjadi narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2026 di Auditorium Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) LAN RI Samarinda pada Senin, 13 Juli 2026.

Pelatihan bertema “Mewujudkan Kepemimpinan Pancasila Melalui Integritas dan Pelayanan Publik Berdampak” itu diikuti 40 peserta yang berasal dari Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kabupaten Paser, serta Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Pada kegiatan itu, Wawali Saefuddin Zuhri didampingi Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Di hadapan peserta, Saefuddin menegaskan bahwa jabatan tidak boleh mengubah cara pandang seorang aparatur terhadap masyarakat yang dilayaninya.

“Jangan senang-senang kalau jadi pejabat. Ketika mendapat jabatan, jangan hanya merasa bangga dan menikmati kedudukan. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana memberikan manfaat dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Saefuddin.

Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik terus meningkat. Karena itu, pejabat dituntut menjaga integritas, menghindari sikap arogan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dia juga mengingatkan aparatur agar tidak mempersulit pelayanan maupun merasa memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintah.

“Kita ini disumpah saat menerima amanah jabatan. Jangan menunda pelayanan, jangan mempersulit masyarakat, dan jangan merasa lebih tinggi dari orang yang datang meminta pelayanan,” pesan politikus Partai Nasdem ini.

Dalam paparannya, Saefuddin menekankan bahwa wawasan kebangsaan harus tercermin dalam cara seorang pemimpin mengambil keputusan.

Dia menyebut nilai-nilai Pancasila tak cukup dipahami sebagai teori, tapi juga harus menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan.

“Wawasan kebangsaan bukan hafalan, tetapi cara berpikir seorang pemimpin,” katanya.

Dia menambahkan, Pancasila harus menjadi pedoman moral dalam setiap kebijakan agar keputusan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Pancasila bukan simbol, tapi operating system bangsa. Ketika nilai-nilai Pancasila menjadi sistem dalam diri seorang pemimpin, maka setiap keputusan yang diambil akan mengarah pada kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan pentingnya prinsip keadilan dalam pelayanan publik. Menurutnya, seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, hubungan pribadi, maupun faktor lainnya.

“Tidak boleh pilih kasih. Semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan. Itulah wujud nyata pengamalan Pancasila dalam birokrasi,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Saefuddin mengajak para peserta selalu menjadikan kepentingan masyarakat sebagai dasar dalam setiap kebijakan yang diambil. Ia juga menyinggung tantangan menuju Indonesia Emas 2045, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan (AI), disrupsi dunia kerja, krisis global hingga ancaman korupsi yang membutuhkan pemimpin berintegritas dan berpikir strategis.

Dia berharap para peserta pelatihan mampu menjadi administrator yang tidak hanya cakap mengelola organisasi, tetapi juga berani mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan publik.

“Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang mampu mengambil keputusan yang benar,” paparnya. (dsk/ute)

www.kasakkusuk.com