Gubernur Kaltim Sampaikan LKPJ 2025, Realisasi APBD Capai 92 Persen

SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kaltim Tahun 2026 yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda pada Senin,30 Maret 2026.

Dalam laporannya, Gubernur Rudy memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang mencapai Rp17,735 triliun atau 92,61 persen dari target Rp19,149 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer, serta pendapatan sah lainnya.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp19,372 triliun atau 89,28 persen dari target Rp21,696 triliun, yang mencakup belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer.

“LKPJ Tahun 2025 disusun berdasarkan pelaksanaan APBD yang mengacu pada RPJPD, RPD, dan RPJMD sebagai arah pembangunan daerah,” ujar Rudy dalam sidang paripurna.

Selain aspek keuangan, Gubernur Rudy juga memaparkan capaian indikator pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tercatat sebesar 79,39, didukung oleh harapan lama sekolah 14,04 tahun dan rata-rata lama sekolah 10,10 tahun.

“IPM Kaltim mencapai 79,39, dengan usia harapan hidup 75,28 tahun dan prevalensi stunting 15,94 persen,” jelas politikus Partai Golkar ini.

Rudy melanjutkan, pada sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 5,18 persen, sedangkan indeks pemberdayaan gender mencapai 61,41.

Pada bidang ekonomi, kata dia, pertumbuhan ekonomi Kaltim tercatat sebesar 4,53 persen dengan tingkat kemiskinan 5,17 persen. Sementara itu, indeks gini berada di angka 0,312 dan inflasi sebesar 2,68 persen.

“Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,53 persen, menunjukkan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga,” ucap Rudy.

Untuk sektor lingkungan hidup, indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 81,7. Adapun indeks reformasi birokrasi mencatat nilai 85,16 dengan predikat A.

Dia juga menyoroti pelaksanaan program unggulan Gratispol dan Jospol yang dijalankan melalui APBD Perubahan 2025. Program tersebut memiliki target anggaran Rp3,584 triliun dengan realisasi Rp3,057 triliun.

“Capaian fisik program mencapai 90,76 persen dan realisasi keuangan sebesar 85,28 persen,” ungkap Rudy.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel didampingi Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana, serta dihadiri Wakil Gubernur Seno Aji, anggota DPRD, Forkopimda, dan jajaran perangkat daerah.

Ekti Imanuel menegaskan, penyampaian LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk transparansi kinerja pemerintah daerah kepada publik.

“LKPJ ini tidak hanya kewajiban hukum, tetapi juga memuat informasi capaian pembangunan yang melibatkan peran eksekutif, DPRD, dan masyarakat,” ujarnya.

Dia menambahkan, penyampaian LKPJ Gubernur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. (sam/ute)

www.kasakkusuk.com