SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sangatta Selatan dalam kondisi tidak beroperasi sejak dibekukan pada tahun 2021. Akibatnya, Pendapatan Asli Desa (PADes) dari BUMDes hingga kini belum ada kontribusinya dalam APBDes. Hal itu diungkapkan Kepala Desa Sangatta Selatan, Muhajir kepada KASAKKUSUK.com di ruang kerjanya pada Rabu, 26 November 2025.
Dia mengakui, ketiadaan PADes dari BUMDes menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan desa. BUMDes yang seharusnya menjadi sumber pendapatan desa saat ini tidak berfungsi karena sempat dibekukan pada masa pejabat sebelumnya.
“Kalau PADes kita memang belum ada karena saat ini BUMDes tidak berjalan. Sempat ada tapi tahun 2021 kemarin waktu itu, dibekukan,” jelas Muhajir.
Dia menilai pembekuan BUMDes ini tentu berdampak pada hilangnya potensi pendapatan desa dari usaha-usaha produktif yang seharusnya bisa dikelola BUMDes.
“PADes dari BUMDes bisa digunakan untuk membiayai program-program desa tanpa harus bergantung sepenuhnya pada transfer pemerintah,” ucap Muhajir.
Dengan potensi ekonomi Sangatta Selatan yang cukup besar, baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga wisata, sebenarnya BUMDes memiliki peluang untuk berkembang. Namun saat ini belum ada langkah konkret untuk mengaktifkan kembali BUMDes.
Dia juga mengungkapkan struktur APBDes Sangatta Selatan tahun 2025 sebesar Rp18 miliar didominasi oleh transfer dari pemerintah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp8 miliar, Dana Desa (DD) Rp2,4 miliar, Bantuan Keuangan Khusus Desa (Bankeususdes) Rp11,5 miliar, dan bantuan lain. “Jadi tidak ada kontribusi PADes dari BUMDes atau sumber pendapatan asli lainnya,” tutur Muhajir.
Dia juga menyebutkan sejumlah desa di Kutai Timur sudah berhasil mengembangkan BUMDes dengan baik sehingga memberikan kontribusi PADes yang signifikan.
BUMDes bisa mengelola berbagai usaha seperti toko sembako, usaha simpan pinjam, pengelolaan wisata, hingga jasa layanan masyarakat.
Pengaktifan kembali BUMDes Sangatta Selatan, kata dia, bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kemandirian keuangan desa.
“Dengan potensi yang ada, BUMDes bisa mengelola berbagai unit usaha yang menguntungkan dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat,” kata Muhajir.
Namun pengaktifan BUMDes memerlukan perencanaan matang, sumberdaya manusia yang kompeten, dan modal awal yang memadai.
Karena itu, pemerintah desa perlu melakukan kajian menyeluruh untuk menentukan model usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Sangatta Selatan.
“Kami berharap ke depan, ada upaya serius untuk menghidupkan kembali BUMDes agar bisa berkontribusi dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat,” pinta Muhajir.
Sebab menurutnya, BUMDes yang sehat dan produktif akan menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi desa. (adv/ute)
