
Dua Pegawai Sekretariat DPRD Kutai Timur Diajukan ke Majelis Kode Etik
SANGATTA, KASAKKUSUK.com – Pembinaan aparatur tak selalu berakhir dengan teguran. Ketika berbagai tahapan peringatan belum menghasilkan perbaikan, organisasi perlu meneruskan penanganan sesuai mekanisme kepegawaian yang berlaku.
Langkah tersebut dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur terhadap dua pegawai yang telah diajukan kepada Majelis Kode Etik di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutai Timur.
Pengajuan itu dilakukan setelah kedua pegawai menjalani pembinaan secara bertahap, mulai dari pemberian surat peringatan pertama, kedua, hingga ketiga. Proses selanjutnya diserahkan kepada Majelis Kode Etik untuk mendapatkan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jainuddin mengungkapkan, penanganan terhadap pegawai yang belum memenuhi standar kedisiplinan dan kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi serta tingkat pelanggaran masing-masing. Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD.
“Sebelum diteruskan kepada Majelis Kode Etik, kedua pegawai tersebut telah beberapa kali mendapatkan pembinaan. Pemberian surat peringatan dilakukan secara berjenjang sebagai tahapan untuk mengingatkan sekaligus memberikan kesempatan kepada pegawai memperbaiki perilaku dan pelaksanaan tugasnya,” beber Jainuddin kepada KASAKKUSUK.com usai memimpin Apel Pagi di gedung DPRD Kutai Timur, Kompleks Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta pada Senin, 16 November 2026.
Dia menyebutkan, setelah seluruh tahapan tersebut dijalankan, persoalan keduanya kemudian diteruskan kepada Majelis Kode Etik di lingkungan BKPSDM Kutai Timur. Dengan demikian, penanganan lebih lanjut akan mengikuti proses dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Selain dua pegawai yang menjalani proses penanganan disiplin, kata dia, terdapat pula dua pegawai lainnya yang telah diusulkan menjalani proses pensiun. Usulan tersebut bukan berkaitan dengan pelanggaran disiplin, melainkan kondisi kesehatan permanen yang menyebabkan keduanya tidak lagi mampu melaksanakan pekerjaan secara normal.
Jainuddin menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi untuk memastikan seluruh pegawai menjalankan tugas sesuai aturan.
“Setiap aparatur perlu memahami kewajiban yang melekat pada statusnya sebagai ASN, termasuk menjaga kedisiplinan dan menyelesaikan pekerjaan secara profesional,” ujar Jainuddin.
Tanggung jawab tersebut juga berkaitan dengan hak kepegawaian yang diterima dari pemerintah. Gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP), menurut Jainuddin, perlu diimbangi dengan pelaksanaan tugas secara optimal. Artinya, pemenuhan hak aparatur harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dan kontribusi yang diberikan kepada organisasi.
Dijelaskan pula, pengawasan terhadap kinerja pegawai juga didukung pemanfaatan sistem absensi elektronik dan pelaporan aktivitas harian melalui aplikasi E-Kin. Sistem tersebut memungkinkan pihak sekretariat memantau kehadiran sekaligus melihat laporan aktivitas serta kinerja masing-masing pegawai.
Melalui mekanisme itu, evaluasi tidak hanya didasarkan pada ketepatan waktu datang dan pulang kantor. Keaktifan mengikuti kegiatan kedinasan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta penyelesaian pekerjaan turut menjadi indikator untuk melihat konsistensi aparatur dalam menjalankan tanggung jawabnya.
“Pembinaan terhadap pegawai yang belum memenuhi standar berjalan beriringan dengan pemberian apresiasi kepada mereka yang menunjukkan prestasi,” papar Jainuddin.
Sebelumnya, Sekretariat DPRD Kutai Timur memberikan penghargaan kepada 19 ASN dalam empat kategori, yakni ASN terbaik, ASN berkinerja terbaik, ASN berprestasi, dan ASN teladan.
Pemberian penghargaan dan pembinaan tersebut merupakan bagian dari penerapan sistem reward and punishment.
Melalui pendekatan ini, organisasi berupaya memberikan pengakuan kepada pegawai yang berkinerja baik sekaligus mendorong aparatur yang belum memenuhi standar agar melakukan perbaikan.
Bagi Sekretariat DPRD Kutai Timur, kedisiplinan dan profesionalisme pegawai menjadi unsur penting dalam mendukung kelancaran tugas kelembagaan.
Aparatur di lingkungan sekretariat dewan memiliki tanggung jawab menunjang administrasi, memfasilitasi kegiatan kedewanan, serta memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD.
Karena itu, dia berharap agar evaluasi dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menjadi perhatian seluruh pegawai. Setiap aparatur diharapkan semakin memahami tanggung jawabnya, menjaga konsistensi kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan sesuai tugas masing-masing.
Melalui pengawasan, pembinaan berjenjang, dan pemberian penghargaan, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur berupaya membangun lingkungan kerja yang tertib dan profesional.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat disiplin internal, tetapi juga meningkatkan kualitas dukungan kelembagaan dan pelayanan kepada masyarakat. (adv)
![]()


Leave a Reply