Gratispol Kaltim Buka Akses Kuliah Tanpa Syarat Kondisi Ekonomi

SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan akses pendidikan tinggi melalui program Gratispol diperluas tanpa membedakan kondisi ekonomi maupun capaian akademik masyarakat.

Kebijakan tersebut ditegaskan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud saat menerima Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman di Harum Resort Balikpapan pada Senin, 24 Agustus 2026.

Rudy mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kaltim memperluas kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Selama ini, kata dia, program beasiswa umumnya memiliki persyaratan tertentu, termasuk kondisi ekonomi dan prestasi akademik.

“Jadi kalau di beasiswa selama ini, kita mengenal harus pintar dan harus miskin. Yang punya surat miskin dan IP-nya tinggi baru diberikan beasiswa,” ucap politikus Partai Golkar ini.

Melalui Gratispol, pola tersebut diubah. Pemprov Kaltim ingin memastikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Tapi kali ini, Gratispol kita tidak mengenal itu. Artinya, baik miskin maupun kaya, IP-nya tinggi maupun rendah, semua bisa mendapatkan hak yang sama untuk bersekolah di perguruan tinggi Kaltim dari jenjang S1, S2 hingga S3,” ujar Rudy Mas’ud.

Menurutnya, perluasan akses pendidikan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperbaiki taraf hidup masyarakat.

Dia menilai pendidikan tidak seharusnya hanya dapat diakses kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi atau capaian akademik tertentu.

Rudy juga menekankan bahwa program tersebut ditujukan bagi seluruh masyarakat Kaltim tanpa membedakan latar belakang.

“Upaya kita ini tentu saja untuk mengangkat harkat dan martabat etnis Dayak, Kutai, Banjar, Jawa, Bugis, dan seluruh warga Kaltim tanpa terkecuali,” ungkap Rudy.

Dia menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari bentuk pengabdian Pemprov Kaltim kepada masyarakat. Kata dia, keberhasilan program tak hanya ditentukan pemerintah provinsi, tapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Karena itu, dia mengajak pemerintah kabupaten dan kota bersama elemen masyarakat ikut mengawal pelaksanaan program prioritas tersebut.

“Kami berharap program-program prioritas di-support oleh kepala daerah dan seluruh elemen masyarakat. Para bupati, wali kota, dan elemen masyarakat bersama Pemprov Kaltim memajukan daerah, serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan taraf hidup masyarakat,” harap Rudy Mas’ud.

Dengan kebijakan tersebut, lanjut dia, Pemprov Kaltim menempatkan pemerataan akses pendidikan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kualitas SDM daerah.

Program Gratispol diharapkannya dapat membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi hingga jenjang doktoral. (adp/ute)

www.kasakkusuk.com