
Pemkot Samarinda Sinkronkan Data Optimalkan Dana Transfer Pusat
SAMARINDA, KASAKKUSUK.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat sinkronisasi data indikator daerah sebagai langkah mengoptimalkan penerimaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda, Hero Mardanus Satyawan, di Ruang Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Selasa, 10 Maret 2026.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Wali Kota Samarinda, Andi Harun dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menyoroti pentingnya pembaruan data sebagai dasar penentuan alokasi dana dari pemerintah pusat.
Sekda Hero Mardanus menjelaskan bahwa pembahasan rapat difokuskan pada sinkronisasi data indikator daerah setelah terjadi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersamaan.
“Kami mengharapkan seluruh OPD membangun komunikasi yang lebih intensif dengan BPS untuk memperbarui data sektoral, mulai dari pertanian, pariwisata hingga kesehatan,” ucap Hero dalam rapat tersebut.
Dia menegaskan, validitas dan akurasi data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran penting dalam meningkatkan capaian indikator pembangunan daerah. Data yang tidak mutakhir dinilai dapat memengaruhi perhitungan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah, di antaranya Asisten III Setda Kota Samarinda, Kepala BPS Samarinda, Kepala BPKAD, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta perwakilan sejumlah dinas teknis lainnya.
Melalui forum tersebut, Pemkot Samarinda juga mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pemutakhiran data. Pendataan yang lebih akurat diharapkan mampu memperbaiki indikator daerah yang menjadi dasar penilaian pemerintah pusat.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah kota menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Pertemuan itu bertujuan memastikan integrasi data sektoral berjalan lebih baik sehingga dapat mendukung optimalisasi dana transfer sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah. (sam/ute)
www.kasakkusuk.com
![]()


Leave a Reply