JAKARTA, KASAKKUSUK.com – Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud meneken memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama Kolaborasi Satu Data Indonesia (SDI) untuk pembangunan pusat dan daerah bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta pada Senin, 26 Januari 2026.
Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat DH 1–5, Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), M. Aris Marfai; Kepala BRIN, Arif Satria; serta para ketua asosiasi pemerintahan, termasuk Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang dijabat Rudy Mas’ud.
Kesepakatan ini juga melibatkan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan nasional dan daerah berbasis data terpadu.
Gubernur Rudy Mas’ud mengemukakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Satu Data Indonesia merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan berjalan terarah dan berkualitas.
Dia menilai data yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
“Intinya, membangun itu memerlukan data. Data yang akurat akan melahirkan pembangunan yang berkualitas sehingga kita memiliki peta jalan yang sama dalam membangun bangsa ini,” tutur Rudy Mas’ud.
Dia bilang, sebagai negara kepulauan dengan wilayah daratan dan lautan luas, Indonesia menghadapi persoalan pembangunan yang kompleks.
Karena itu, kata dia, diperlukan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah dengan dukungan satu data nasional yang terintegrasi.
“Bangsa ini begitu besar dan persoalan yang dihadapi sangat kompleks. Kita memerlukan big data atau satu data agar siapa pun pemimpinnya ke depan tetap membaca data yang sama dan memiliki tujuan pembangunan yang sama untuk Indonesia,” ucap politikus Partai Golkar ini.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengungkapkan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perencanaan pembangunan nasional berbasis data dan informasi yang terhimpun dalam Satu Data Indonesia.
“Penandatanganan ini merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah agar perencanaan pembangunan nasional berbasis data. Ini juga menjadi momentum sekaligus fondasi penguatan data Indonesia, khususnya untuk perencanaan pembangunan,” papar Rachmat Pambudy.
Pada kesempatan itu, dilakukan pula penandatanganan Surat Edaran Bersama Penyelenggaraan Informasi Geospasial oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Kepala BIG.
Acara tersebut juga dihadiri Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, Anggota DPR RI sekaligus Duta Arsip Nasional, Rieke Diah Pitaloka; Menteri PAN-RB, Rini Widyantini; Menteri Koperasi, Ferry Juliantono; Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk; serta Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi. (adp/ute)
